BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Please download to get full document.

View again

of 34
127 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
SALINAN BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka
Document Share
Document Transcript
SALINAN BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bintan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum; b. bahwa guna melindungi dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum maka diperlukan pengaturan tentang ketertiban umum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provonsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang.. -1- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah Undang - Undang Nomor.. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran -2- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan.. -3- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 ); 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 ); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705) 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) ; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retrebusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3) ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retrebusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 4) ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 5); 29.Peraturan.. -4- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 6); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011 sampai dengan 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 9); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN Dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan; 4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tentram; 5.Kepentingan.. -5- 5. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang didasarkan pada keputusan instansi pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 6. Sarana Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, antara lain pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, dan pemakaman umum; 7. Sarana Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayan lingkungan, antara lain jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan/bus, selter, kebersihan/pembuangan sampah, dan pemadam kebakaran; 8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan; 9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; 10. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana daerah; 11. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan; 12. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya); 13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap; 14.Asusila. -6- 14. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalah gunaan obat-obat terlarang, dan narkotika; 15. Terminal bayangan adalah lokasi pada daerah milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari pemerintah daerah; 16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. BAB II TUJUAN Pasal 2 Ketertiban umum yang merupakan kebijakan permerintah daerah bertujuan untuk membina, mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan fasilitas milik pemerintah daerah, serta permukiman sebagai upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah. (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tertib jalan dan angkutan jalan; b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum; c. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; d. tertib Lingkungan; e. tertib usaha dan usaha tertentu; f.tertib. -7- f. tertib bangunan; g. tertib pemilik dan penghuni bangunan; dan h. tertib sosial; i. tertib kesehatan; j. tertib tempat hiburan dan keramaian; k. tertib peran serta masyarakat; l. tertib Pendidikan. (3) Pelanggaran atas ketertiban umum berupa perbuatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan pemukiman. BAB IV PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM Bagian Kesatu Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 4 (1) setiap orang dan/atau badan dilarang : a. mengotori jalan atau membuang sampah di jalan menutup jalan; b. membuat atau memasang portal; c. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan; d. membuat atau memasang pintu penutup jalan; e. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalulintas; f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; dan g. membuat atau mendirikan terminal bayangan; h. Melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; i. Mengangkut bahan berdebu dan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; j. Melakukan galian,urugan, dan menyelenggarakan angkutan tanah; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati sesuai Perundang-undangan. Bagian Kedua.. -8- Bagian Kedua Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum Pasal 5 (1) setiap orang dilarang : a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum; b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta perlengkapannya; c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum; d. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum; e. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum; dan f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali dalam keadaan darurat. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi untuk kepentingan dinas. Bagian Ketiga Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai Pasal 6 Setiap orang dilarang: a. membuang sampah/limbah ke sungai, saluran, Kolam dan Pinggir Pantai; b. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang; c. mendirikan bangunan atau jembatan pada bantaran sungai dan pinggir pantai, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang. d. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas. e. menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan perairan. Bagian Keempat.. -9- Bagian Keempat Tertib Lingkungan Paragraf 1 Tertib Membuang Sampah Pasal 7 (1) Setiap orang atau badan harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, laut, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Paragraf 2 Tertib Keindahan lingkungan Pasal 8 Setiap orang atau badan dilarang mencorat-coret, menulis, melukis,menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan lingkungan, seperti : a. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyebarangan orang, halte, tiang listrik, dan pohon; b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik. Paragraf 3 Tertib Pemeliharaan Hewan Pasal 9 (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga hewan peliharaannya. (2) Setiap orang atau badan wajib menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan di sekitarnya. Paragraf 4 Tertib Penggalian dan Pengurugan Tanah Pasal 10 Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian pengurugan dan/atau penimbunan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan disekitar lokasi penggalian dan/atau pengurugan. Bagian Kelima Bagian Kelima Tertib Usaha dan Usaha Tertentu Pasal 11 Setiap orang dilarang: a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali ditempat yang diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali ditempat yang ditetapkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. c. Mendirikan bangunan untuk tempat usaha di tepi/badan jalan, jembatan peyebrangan. Bagian Keenam Tertib Bangunan Pasal 12 Setiap orang atau badan dilarang: a. mendirikan bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, saluran, sungai, dan pinggir pantai, kecuali untuk kepentingan dinas; c. mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan d. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Bagian Ketujuh Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan Pasal 13 Setiap pemilik, penghuni bangunan, atau rumah diwajibkan : a. Menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam dilingkungannya; b.memelihara b. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter, dan jika bukan merupakan pagar hidup maka paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, dengan 1 (satu) meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk; c. Membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuhtumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan d. Memelihara dan mencegah perusakan bahu jalan, trotoar, atau saluran air karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan, toko, atau rumah. Bagian Kedelapan Tertib Sosial Pasal 14 Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan berupa sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri atau bersama di jalan, angkutan umum, atau tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari Satuan Perangkat Daerah terkait. Pasal 15 Setiap orang dilarang berkumpul atau bertingkah laku yang patut diduga akan berbuat asusila. Pasal 16 (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan dan/atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila. (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi fasilitas untuk berbuat asusila. (3) Pengunjungsebagaimana dimaksud pada ayat (1),tidak meliputi: a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah itu, beserta pula keluarganya; atau b. Mereka yang berada di bangunan atau rumah itu untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggung jawabkan. Bagian Kesembilan Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan Pasal 17 (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis pejabat yang berwenang. (2) Setiap orang atau badan dilarang menawarkan dan /atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang. Bagian Kesepuluh Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian Pasal 18 (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Pejabat yang berwenang. (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki. (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman wajib mendapatkan izin. Pasal 19 (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian baik di dalam maupun di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesebelas Tertib peran serta masyarakat. Pasal 20 (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul - umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, halte, terminal,taman, tiang l
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks