BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG

Please download to get full document.

View again

of 7
172 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
SALINAN BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEJABAT PEGELOLA DAN PEGAWAI BERASAL DARI TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA POLA
Document Share
Document Transcript
SALINAN BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEJABAT PEGELOLA DAN PEGAWAI BERASAL DARI TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA POLA PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Kabupaten Bintan sebagai Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka kepadanya diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan secara internal untuk tujuan pemberian layanan umum yang lebih efektif dan efisien; b. bahwa agar pengelolaan sumberdaya manusia pada Puskesmas Kabupaten Bintan dapat berorientasikan pada pemenuhan yang secara kuantitatif dan kualitatif dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif serta profesional sesuai kebutuhan, perlu adanya Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (PNS); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kabupaten Bintan dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kepulauan Riau dalam lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 2.Undang... 1 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 7. Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 10.Peraturan... 2 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tantang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tantang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompentensi Pejabat; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2014 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas; 20. Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 7); 21.Peraturan 3 21. Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola PPK-BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 51). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PENGANGKATAN PEJABAT PEGELOLA DAN PEGAWAI BERASAL DARI TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA POLA PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan; 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan; 4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap. 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK- BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas; 6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat PPK- PPK-BLUD Puskesmas adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya; 7.Pimpinan.. 4 7. Pimpinan adalah Pimpinan PPK BLUD Puskesmas Kabupaten Bintan; 8. Pejabat pengelola adalah Pejabat yang diberi tanggungjawab yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis; 9. Pegawai adalah Pegawai yang terdapat pada Puskesmas Kabupaten Bintan, baik Pegawai yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai yang berasal dari Tenaga Non PNS; 10. Pegawai PNS adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-undnag Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 11. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati Bintan berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada Puskesmas Kabupaten Bintan dan diberikan penghasilan; 12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun. BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PPK-PPK-BLUD PUSKESMAS NON PNS Pasal 2 (1) Bupati dapat mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pegawai PPK - BLUD Puskesmas yang berasal dari Tenaga Non PNS. (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bintan yang berasal dari Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak. (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai PPK- BLUD Puskesmas yang berasal dari Tenaga Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, efektifitas, strategis, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. (4) Dalam hal pengangkatan Pegawai yang berasal dari Tenaga Non PNS pada PPK-BLUD Puskesmas sebagaimana dimaskud pada ayat (1), Pimpinan PPK-BLUD Puskesmas dapat mengusulkan Pegawai yang berasal dari Tenaga Non PNS yang dibutuhkan berdasarkan prinsip pada ayat (3) kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah. BAB III PERSYARATAN PENGANGKATAN Pasal 3 Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Non PNS adalah; a.warga.. 5 a. Warga Negara Indonesia; b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak pernah dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia; f. Sehat Jasmani dan Rohani; g. Menyertakan salinan/foto kopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; h. Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik tertentu. Pasal 4 (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola dan / atau Pegawai berasal dari Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya memuat: a. Para pihak yang terkait; b. Hak dan kewajiban para pihak; c. Jangka waktu; d. Sanksi; e. Remunerasi; f. Persyaratan lain yang dianggap perlu; (2) Penandatanganan kontrak sebagimana pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pengelola/dan Pegawai berasal dari Tenaga Non PNS dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB V REMUNERASI Pasal 5 Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari Tenaga Non PNS dapat diberikan remunerasi yang jenis dan besaranya ditetapkan oleh Bupati. BAB VI... 6 BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari Tenaga Non PNS yang pengangkatan berdasarkan kontrak sebelum Peraturan Bupati ini masih berlaku sampai berakhirnya masa kontrak. (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari Tenaga Non PNS yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa kontraknya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari Tenaga Non PNS dibebankan pada Anggaran PPK-BLUD Puskesmas dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) PPK-BLUD Puskesmas. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan. Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 30 Mei 2016 BUPATI BINTAN ttd Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal APRI SUJADI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN ttd LAMIDI BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 18 7
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks