BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Please download to get full document.

View again

of 17
24 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
Document Share
Document Transcript
BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang : a. bahwa kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka menjamin iklim inventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melidungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup; b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum; c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. 4. Bupati adalah Bupati Bangka. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. 2 6. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 7. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin. 8. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum. 9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan. 10. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan. 11. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang. 12. Aparat Penyelenggara yang selanjutnya disebut Aparat adalah para pejabat dan pegawai di dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan. BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Dalam penyelenggaraan perizinan berdasarkan asas : a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. partisipasi masyarakat; d. akuntabilitas; e. kepentingan umum; f. profesionalisme; g. kesamaan hak, dan h. keseimbangan hak dan kewajiban. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintahan Daerah. (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi : a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan; b. pengelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan kategori; 3 c. prosedur perizinan; d. penyelenggara perizinan; e. standar pelayanan perizinan; f. peran serta masyarakat; dan g. penegakan hukum. BAB III TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 4 Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk : a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha; b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat; c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan; d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan kategori; e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di Daerah terhadap kebijakan perizinan; dan f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan. Bagian Kedua Sasaran Pasal 5 Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu : a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan; b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum; c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara SKPD dalam penyelenggaraan perizinan. BAB IV FUNGSI PERIZINAN Pasal 6 Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai : a. instrumen pemerintah; b. yuridis preventif; c. pengendalian; d. koordinasi; e. pengawasan publik; dan f. pendapatan asli Daerah. 4 Pasal 7 (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat. (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : a. mengkonkritkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu; b. mengatur pada perbuatan individual; c. memberikan perlindungan hukum; dan d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pasal 8 (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan. (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma. Pasal 9 Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk : a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin. Pasal 10 Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 11 (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan. (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d. memberikan saran pendapat; dan e. menyampaikan informasi dan/atau laporan. Pasal 12 Fungsi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5 BAB V SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN Bagian Kesatu Subjek Perizinan Pasal 13 (1) Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan hukum. (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Objek Perizinan Pasal 14 (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang : a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat; b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan; c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial. Pasal 15 Setiap keputusan izin wajib memuat paling sedikit: a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin; b. dasar hukum pemberian izin; c. subjek izin; d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasanpembatasan dan syarat-syarat; dan e. pemberian alasan penerbitan izin dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan. BAB VI PENATAAN PERIZINAN Pasal 16 Penataan perizinan dilakukan melalui cara : a. penghapusan; b. penggabungan; c. penyederhanaan; dan d. pelimpahan. 6 Bagian Kesatu Penghapusan Pasal 17 Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib dilakukan terhadap perizinan yang : a. tidak sesuai dengan peraturan perundanmg-undangan; b. menghambat investasi; atau c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Bagian Kedua Penggabungan Pasal 18 Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang : a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain; b. inkonsistensi; c. tumpang tindih; dan d. pertentangan. Bagian Ketiga Penyederhanaan Pasal 19 Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang. Bagian Keempat Pelimpahan Pasal 20 Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan yang dengan pertimbangan karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien. Pasal 21 (1) Ketentuan mengenai penghapusan dan penggabungan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan mengenai penyederhanaan dan pelimpahan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (1) Perizinan dikelompokan menurut : a. klasifikasi; dan b. bidang. BAB VII PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN Pasal 22 7 (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin : a. usaha; dan b. non usaha. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin : a. bidang kesehatan; b. bidang pekerjaan umum; c. bidang perindustrian dan perdagangan; d. bidang perhubungan; e. bidang lingkungan hidup; f. bidang kebudayaan dan pariwisata; g. bidang perikanan; h. bidang pertanahan; i. bidang peternakan; j. bidang pendapatan; dan k. bidang penanaman modal. Bagian Kesatu Klasifikasi Izin Pasal 23 (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah izin yang bersifat komersial. (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial. Bagian Kedua Bidang Izin Pasal 24 (1) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan. (2) Bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kegiatan pekerjaan umum. (3) Bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian dan perdagangan. (4) Bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan kegiatan perhubungan, telekomunikasi dan informatika. (5) Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait dengan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (6) Bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan kegiatan kebudayaan dan pariwisata. (7) Bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan kegiatan kelautan dan perikanan. (8) Bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanahan. 8 (9) Bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan. (10) Bidang pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pendapatan. (11) Bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Prosedur perizinan harus memenuhi : a. persyaratan administrasi; b. persyaratan yuridis; c. persyaratan teknis; dan d. persyaratan manajerial. BAB VIII PROSEDUR PERIZINAN Pasal 25 Pasal 26 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin. (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan. (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IX WEWENANG PENETAPAN IZIN Pasal 27 (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Bupati. (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan. BAB X PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN Bagian Kesatu Kelembagaan Pasal 28 (1) Penyelenggara pelayanan perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan. (2) Penyelenggara pelayanan perizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 9 (3) Lembaga pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIb. Pasal 29 (1) Penyelenggara Izin wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali. (2) Penyelenggara Izin wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang berwenang. (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pengelolaan Sumber Daya Aparat Penyelenggara Pasal 30 (1) Aparat yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya. (2) Penempatan aparat wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pasal 31 (1) Aparat dilarang merangkap sebagai pengurus organisasi, baik organisasi usaha maupun organisasi politik yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh suatu Peraturan Daerah. (2) Aparat yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi baik organisasi usaha maupun organisasi politik yang tidak dikecualikan oleh suatu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan dari jabatan dan/atau diberhentikan status kepegawaiannya. Pasal 32 Aparat dilarang meningggalkan tugas dan kewajiban berkenaan dengan posisi atau jabatannya, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 Aparat wajib memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatannya. 10 Pasal 34 Aparat wajib memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 35 Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi : a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini; b. melaksanakan pelayanan perizinan; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi; e. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin; f. mengelola informasi; g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin; h. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah ini; i. melakukan pengawasan; j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin; k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-udangan terkait perizinan; l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan m. mengelola pengaduan masyarakat. BAB XI STANDAR PELAYANAN PERIZINAN Pasal 36 (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin. (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 37 Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis, yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan. 11 Pasal 38 Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban : a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. m
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks