BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Please download to get full document.

View again

of 27
22 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
No.787, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BERSAMA. Ketentuan Pelaksanaan. Jabatan. Fungsional. Pengawas Lingkungan Hidup. PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPALA BADAN
Document Share
Document Transcript
No.787, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BERSAMA. Ketentuan Pelaksanaan. Jabatan. Fungsional. Pengawas Lingkungan Hidup. PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 09 TAHUN 2012 NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya; 2012, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara 3 2012, No.787 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 2012, No Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan: 1. Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 2. Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5 2012, No Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 5. Tahapan pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang meliputi persiapan pengawasan lingkungan hidup, pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, dan tindak lanjut pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. 6. Standar kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 7. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang. 8. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian terkait dengan jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya. 9. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, negara asing, atau organisasi ilmiah nasional, regional, atau internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah. 10. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 11. Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas rendah adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampaknya kurang signifikan dan memerlukan tingkat kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat dasar. 12. Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampaknya cukup signifikan dan memerlukan tingkat kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan. 2012, No Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas tinggi adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampaknya signifikan, dan memerlukan tingkat kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan serta pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. 14. Tim penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. 15. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Pengawas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan lingkungan hidup pada instansi pemerintah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3 Tugas pokok jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagian Ketiga Rumpun Jabatan Pasal 4 Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan. 7 2012, No.787 Bagian Keempat Jenjang Jabatan dan Pangkat Pasal 5 Jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Lingkungan Hidup, yaitu: a. Pengawas Lingkungan Hidup Pertama: Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pengawas Lingkungan Hidup Muda: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pengawas Lingkungan Hidup Madya: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. BAB III RINCIAN KEGIATAN PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI Pasal 6 Rincian kegiatan Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, yaitu: 1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan sebagai anggota. 2. Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan. 3. Menyiapkan formulir Berita Acara (BA). 4. Mempersiapkan peralatan pengawasan (a.l. kamera, GPS, videocam). 5. Mempersiapkan peralatan dan bahan melalui persiapan peralatan sampling. 6. Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa alat. 7. Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa bahan. 8. Menyiapkan checklist data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan. 9. Melakukan pelaksanan pengawasan lingkungan hidup dalam rangka pertemuan pendahuluan, sebagai anggota. 2012, No Melakukan pemeriksaan terhadap sumber sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada skala kompleksitas rendah. 11. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada skala kompleksitas rendah. 12. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada skala kompleksitas rendah. 13. Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada skala kompleksitas rendah. 14. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 pada skala kompleksitas rendah. 15. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 terhadap housekeeping. 16. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas rendah. 17. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan sumber-sumber limbah B3 pada skala kompleksitas rendah. 18. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas rendah. 19. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan manifest limbah B Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan proses produksi migas dengan injeksi limbah B3 ke perut bumi. 9 2012, No Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut melalui pengambilan sampel (tumpahan, air laut, dan sedimen dasar laut) 23. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan neraca limbah B Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan penimbunan limbah B3 land fill kelas Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pra kunjungan/pemeriksaan pada lokasi yang akan dilakukan pengawasan. 26. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas sedang. 27. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas rendah. 28. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). 29. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala kompleksitas sedang. 30. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan kewajibankewajiban yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah. 31. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas rendah. 32. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengukuran debit air limbah yang dibuang ke lingkungan serta beban pencemarannya. 33. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi. 34. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sumbersumber pencemaran udara pada skala kompleksitas rendah. 2012, No Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sample emisi serta sarana prasarana pengambilan sample. 36. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, electric precipitator, bag house) pada skala kompleksitas rendah. 37. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap penaatan baku mutu ambien, kebauan, kebisingan dan getaran. 38. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi sumber bergerak. 39. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya. 40. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan / atau sampah pada skala kompleksitas sedang. 41. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST pengolahan sampah (a.l. pemilahan sampah). 42. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah / batuan penutup. 43. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan pengendalian erosi. 44. Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan eksosistem perairan situ. 45. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan kualitas air laut. 46. Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi fasilitas pengelolaan limbah B Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran air. , No Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran udara. 49. Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi hutan atau perkebunan. 50. Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan dilokasi pesisir dan laut. 51. Melakukan pengambilan sampel air limbah composite sample. 52. Melakukan pengambilan sampel air limbah grab sample. 53. Melakukan pengambilan sampel B3 composite sample. 54. Melakukan pengambilan sampel B3 grab sample. 55. Melakukan pengambilan sampel limbah B3 composite sample. 56. Melakukan pengambilan sampel limbah B3 grab sample. 57. Melakukan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) pada skala kompleksitas sedang. 58. Melakukan pemotretan (pengambilan sampel, situasi pabrik, IPAL). 59. Pembuatan gambar sketsa. 60. Menyusun berita acara pengawasan. 61. Melakukan pertemuan penutup sebagai anggota. 62. Pengiriman contoh uji ke laboratorium. 63. Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala kompleksitas rendah. 64. Melakukan penyusunan riwayat penaatan. 65. Melakukan penyusunan konsep surat hasil pengawasan kepada perusahaan. 66. Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa teguran. 67. Menjadi saksi di proses penyidikan. 68. Menjadi saksi di pengadilan. 69. Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas rendah. 70. Melakukan pengolahan entry data pada laporan dari perusahaan. 71. Melakukan evaluasi laporan yang disa
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks