BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH

Please download to get full document.

View again

of 6
14 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
69 BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH A. Penilaian Terhadap Wewenang Serta dasar Hakaim Mahkamah Konstitusi No34/PUU-XI/2013
Document Share
Document Transcript
69 BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH A. Penilaian Terhadap Wewenang Serta dasar Hakaim Mahkamah Konstitusi No34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali Dalam melaksanakan segala kegiatan hukum, Mahkamah konstitusi menggunakan UUD sebagai landasan hukum yang diantaranya mengatur tentang wewenang MK Dalam Undang-undang Dasar telah menyebutkan wewenang mahkamh konstitusi didalam : 1. Pasal 24C ayat 1 UUD 1 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Dalam mengambil keputusansan termasuk keputusan terkait Peninjauan Kembali, hakim MK menggunakan beberapa dasar dan pertimbangan sebagai berikut: 69 70 1. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981(KUHAP)], khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) :; Pasal 24 ayat (1 Pasal 28C ayat (1): Pasal 28D ayat (1). 2. Kewenangan MK 3. Pasal 51 ayat (1) UU 4. Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, 5. Pertimbangaan kedudukan hukum para Pemohon Mahkamah 6. Pokok permohonan 7. Pendapat Mahkamah Tentang Ne Bis In Idem 8. Hasil Keputusan B. Analisis putusan Mahkamh Konstitusi No34/puu-xi/2013 tentang peninjauan kembali dalam prespektif fiqih siyasah Sementara dalam Fiqih Siyasah menegaskan lebih khusus dalam fiqih siyasah Dustury bahwasanya harus memperhatikan wilayah berikut: a). imamah, hak dan kewajibannya b). rakyat, hak dan kewajibannya c). bai'at d).waliyu al-'ahdi e). perwakilan f). ahluhalliwa al-'aqdidan g). wuzarahdanperbandingannya. 71 Selain itu fiqih siyasah juga tak terlepas dari beberapa aspek yang harus ditekankan sebagai dasar pertimbangan yakni: 1. Konstitusi 2. Legislasi 3. Ummah 4. Syuro atau Demokrasi Analisis penulis mengatakan bahwa segala pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah konstitusi sebagian sudah memenuhi beberapa unsur penting yang menjadi pokok dari fiqih siyasah dusturiyah itu sendiri yaitu: 1. Mahkamah konstitusi sebagai salah satu lembaga negara telah melaksanakan hak dan kewajibanya dalam mempertimbangkan wewenang serta memutuskan hukum yang terkait dengan PK. dengan keberadaan Mahkamah konstitusi yang juga menjalankan asas pemenuhan hak kepada rakyat untuk mengajukan permohonan dan memenuhi hak rakyat melalui keputusanya atas bebe Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasilpemilihan umum. 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 72 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (Constitutie Is De Hoogste Wet). Jika terdapat ketentuan dalam Undang- Undang yang bertentangan dengan UUD 1945rapa dasar pertimbangan. 2. Dalam menjalankan Putusan, MK sangat memperhatikan dasar-dasar hukum terkait secara konstitusi, sesuai dengan yang harus diperhatikan dan ditekankan dalam fikih siyasah. Sebagaimana pelaksanaan pengambilan keputusan dengan melalui beberapa pertimbangan yang bertendensi pada Uundang-undang yang ada. 3. Perhatian kemaslahatan ummah juga telah diprioritaskan dalam pengambilan sebuah keputusan oleh MK. dimana secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM t dalam perspektif historisfilosofis dalam pembentukan negara yang dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Yang pada intinya, 73 negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945] telah dibahas dan diperhatikan oleh Mahkamah konstitusi demi keadilan dan kemaslahatan masyarakat. 4. Dalam asas demokrasi MK telah membebaskan kepada rakyat agar mengajukan permohonan terkait suatu hukum tertentu dengan adanya bukti yang jelas dan bisa dijadikan alat pertimbangan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi meenyatakan beberapa keputusan terkait permohonan yang diajukan diantaranya adalah Menyatakan: Mengabulkan permohonan para Pemohon: Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Dari hasil keberadaan tersebut maka penulis mempunyai asumsi bahwasanya secara teori dan pelaksanaan proses pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi telah sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip dan 74 dasar yang terdapat pada teori fiqih siyasah ( Dusturiyah) terkait pengambilan suatu keputusan dalam hal ini adalah tentang PK, meskipun ada beberapa dasar yg belum sepenuhnya terlaksana. Sementara dalam ranah yang lain adalah diluar konteks dan kapasitas penulis.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks