BAB III OBYEK LAPORAN KKL. 3.1 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Garut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Garut

Please download to get full document.

View again

of 28
61 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BAB III OBYEK LAPORAN KKL 3.1 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Garut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Garut adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Garut. Awal
Document Share
Document Transcript
BAB III OBYEK LAPORAN KKL 3.1 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Garut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Garut adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Garut. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun Setelah berjalan 2 tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu: 53 54 1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional; 2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu. Kemudian dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, maka keberadaan lembaga Bappeda di masing-masing daerah disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, susunan organisasi Bappeda Kabupaten Garut kembali ditetapkan dengan Perda No. 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Garut. Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang diinginkan serta perencanaan yang baik. Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah. 55 Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan. Fungsi dan peran Bappeda sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14, ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian 56 tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dari dua puluh enam urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Bappeda sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban tiga urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat tiga belas pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala Bappeda, yaitu : 1. Pasal 10, ayat (2) : Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah ; 2. Pasal 11, ayat (3) : Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah ; 3. Pasal 12, ayat (2) : Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah ; 4. Pasal 14, ayat (2) : Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah ; 57 5. Pasal 15, ayat (4) : Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD ; 6. Pasal 16, ayat (4) : Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah ; 7. Pasal 18, ayat (2) : Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah ; 8. Pasal 20, ayat (2) : Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah ; 9. Pasal 21, ayat (4) : Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA- SKPD ; 10. Pasal 22, ayat (4) : Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD ; 11. Pasal 24, ayat (2) : Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang ; 12. Pasal 28, ayat (2) : Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD ; 13. Pasal 29, ayat (3) : Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD. Gambaran Umum Kabupaten Garut Kondisi Geografis Kabupaten Garut Kabupaten Garut memiliki luas sebesar Ha, dengan ibukota kabupaten berada pada ketinggian 717 M Dpl dikelilingi oleh Gunung Karacak (1838 M), Gunung Cikuray (2821 M), Gunung Papandayan (2622 M), dan Gunung Guntur (2249 M) dan secara geografis wilayahnya terletak pada koordinat Lintang Selatan dan Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang; b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia; d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur. Karakteristik topografi Kabupaten Garut beragam, daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam dan di beberapa tempat labil. Corak alam di daerah sebelah selatan diwarnai oleh iklim Samudra Indonesia dengan memiliki segenap potensi alam dan keindahan pantainya. Kabupaten Garut dengan memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan lahan yang subur serta ditunjang dengan terdapatnya 34 aliran sungai ke Utara, dan 19 aliran sungai ke 59 Selatan, menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian. Gambar 3.1 Kondisi Fisik Geografis Wilayah Sumber : Bappeda Kabupaten Garut, September Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Secara teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Berbagai isu regional dan 60 nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan, hambatan dan tantangan serta mengacu pada isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka isu strategis yang dapat menjadi bahan perumusan kebijakan utama (core policy) pembangunan, antara lain sebagai berikut : a. Pembangunan Sumber Daya Manusia b. Reformasi Birokrasi dan Tatanan Pemerintahan c. Penguatan Struktur Perekonomian Daerah d. Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang e. Pengendalian degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup f. Pembangunan kehidupan sosial, politik dan budaya yang demokratis g. Penanganan dan pengelolaan asset perusahaan daerah h. Penanganan pembentukan wilayah otonomi baru Adapun untuk arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat dalam kerangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata, serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang 61 madani. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Daerah pada tahun adalah : Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu. Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya: suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik. 2. Garut: satu kesatuan wilayah dan masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Garut. 3. Mandiri dalam Ekonomi: Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan mengelola berbagai potesi sumber daya dalam pembangunan perekonomian. 62 4. Adil dalam Budaya: Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang secara praporsional dan seimbang membangun kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. 5. Demokratis dalam Politik: Sikap dan kondisi pemerintah Kabupaten Garut yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 6. Menuju Ridlo Allah SWT: sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang senantiasa meyandarkan segala tindakan dan perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridlo Allah SWT. Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Garut, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Garut yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam budaya dan demokratis dalam politik menuju Ridlo Allah SWT, maka rumusan Misi Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut 2014 63 ditetapkan dalam 4 (empat) Misi, yaitu: 1. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal; 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah; 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang. 3.3 Gambaran Umum Pembangunan Daerah Pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup telah mencapai kemajuan. Diantaranya hasil pencapaian dari kondisi pembangunan Kabupaten Garut dapat diuraikan sebagai berikut Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pembangunan daerah bidang sosial budaya dan kehidupan beragama berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Garut. Kondisi tersebut tercermin pada kuantitas penduduk 64 dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni budaya, dan keagamaan. Pembangunan kualitas hidup penduduk Kabupaten Garut tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada Tahun 2008, IPM Kabupaten Garut mencapai angka 70,61 poin, meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,89% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,99 poin. Dalam rentang waktu tahun , IPM Kabupaten Garut meningkat sebesar 3,31 poin atau 4,92% dari angka 67,3 poin pada Tahun 2004 menjadi 70,61 poin pada Tahun Dalam rentang waktu yang sama, Indeks Pendidikan meningkat sebesar 2,16 poin atau 2,7%, dari 80,01 poin (Angka Perbaikan) pada Tahun 2004 menjadi 82,17 poin (Angka Sangat Sementara) pada Tahun 2008; Indeks Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1,83 poin atau 2,87%, dari 63,83 poin (Angka Perbaikan) pada Tahun 2004 menjadi 65,66 poin (Angka Sangat Sementara) pada Tahun 2008; dan Indeks Daya Beli sebesar 6,17 poin atau 10,63%, dari 58,06 poin (Angka Perbaikan) pada Tahun 2004 menjadi 64,23 poin (Angka Sangat Sementara) pada Tahun Disamping beberapa kemajuan yang telah berhasil dicapai, tentu saja masih terdapat beberapa hal yang memerlukan upaya yang lebih keras, karena apabila dibandingkan dengan pencapaian 65 IPM Provinsi Jawa Barat, kondisi IPM Kabupaten Garut sampai Tahun 2007 masih terpaut 0,77 poin (Angka Perbaikan) dibawah IPM Jawa Barat yang sudah mencapai 70,76 poin, dengan capaian indeks kesehatan masih terpaut 5,33 poin (Angka Perbaikan), sementara indeks pendidikan dan indeks daya beli sudah diatas Jawa Barat dengan selisih masing-masing sebesar 0,57 poin (Angka Perbaikan) dan 2,43 poin (Angka Perbaikan). Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Garut sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun masih sedikit berada di bawah rata-rata capaian Jawa Barat. Pencapaian IPM yang masih berada di bawah rata-rata capaian Jawa Barat pada umumnya, menggambarkan kondisi pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama terkait dengan permasalahan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Garut. Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Tahun NO INDIKATOR Sasaran RPJMD Tahun 2008 Pencapaian *) % Capaian Thn 2008 dgn sasaran RPJMD 1 IPM 69,44 67,3 68,7 69,51 69,99 70,61 101,68 A Indeks Pendidikan 82,52 80,01 80,44 81,6 81,7 82,17 99,29 Angka Melek Huruf (%) Rata-Rata Lama sekolah (tahun) 99,43 97, ,86 98,89 98,98 99,55 7,3 6,7 6,8 7,06 7,1 7,17 98,22 B Indeks Kesehatan 65,63 63,83 64,17 65,23 65,7 65,66 100,05 Angka Harapan Hidup (tahun) 64,38 63,3 63,5 64,14 64,42 64,4 100,03 C Indeks Daya Beli 60,16 58,06 61,49 61,69 62,56 64,23 106,77 Kemampuan Daya Beli (000 Rp) 560,34 611,23 626,1 626,93 630,72 637,95 113,85 Sumber : BPS Kabupaten Garut, Januari 2009, *) Angka Sangat Sementara Poin 66 Gambar 3.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun Perkembangan IPM Tahun ,61 69,51 69,99 68,7 67, *) Tahun IPM Sumber : BPS Kabupaten Garut, Januari 2009, *) Angka Sangat Sementara A. Penduduk Kabupaten Garut Jumlah Penduduk Kabupaten Garut sampai tahun 2008 tercatat sebanyak jiwa (angka sementara) yang terdiri dari laki-laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa, meningkat dari tahun 2004 mencapai jiwa. Dengan luas wilayah 3.065,19 Km 2, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai rata-rata sebesar 765,08 jiwa/ km 2 mengalami peningkatan rata- rata sebanyak 45 orang per km 2 atau sekitar 6,39% bila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2004 mencapai sebesar 719,10 orang per km 2. Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Tahun Penduduk Jumlah (Jiwa) Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,41 1,58 1,60 1,53 1,53 67 Kepadatan per KM 2 719,10 730,49 742,20 753,55 765,08 Angka Fertilitas (TFR) 2,23 2,19 2,18 2,14 2,11 Sumber : BPS Kab. Garut, 2008 Gambar 3.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Tahun Sumber : BPS Kabupaten Garut, Oktober 2008 Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, baik alami maupun migrasi masuk, dilakukan secara terus menerus. Selama periode tahun , jumlah penduduk meningkat sebanyak 6,39% dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sedikit meningkat dari 1,41% pada Tahun 2004 menjadi 1,53% pada Tahun Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Garut tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan penduduk alami dibandingkan dengan migrasi masuk, meskipun angka fertilitas (Angka Kelahiran Penduduk Perempuan Pernah Kawin) pada periode cenderung menurun, yaitu dari sebesar 2,23% pada Tahun 2004 dan diproyeksikan mencapai 2,11% pada tahun 2008. 68 Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir, berdasarkan data BPS Kabupaten Garut, sampai dengan tahun 2008 prosentase terbesar penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, adalah memiliki ijazah/sttb SD/MI/sederajat sebanyak 39,83% sementara pada Tahun 2007 prosentase terbesar penduduk yang memiliki ijazah/sttb SD/MI/sederajat sebanyak 40,04% dan pada Tahun 2006 sebanyak 39,93%. Sedangkan yang memiliki ijazah/sttb SLTP/MTs/sederajat/ kejuruan pada tahun 2008 sebanyak 15, 34%, sementara pada tahun 2007 sebanyak 15,98% dan pada Tahun 2006 sebanyak 15,36%. Penduduk dengan ijazah/sttb SMU/MA/sederajat pada tahun 2008 sebanyak 14,45% sedikit meningkat dari tahun 2007 sebanyak 14,24%, sementara Tahun 2006 sebanyak 14,32%. Untuk ijazah/sttb SM kejuruan mengalami kecenderungan yang terus meningkat selama periode tahun , dimana pada tahun 2008 mencapai 4,54% yang meningkat dari 4,32% pada Tahun 2007, sementara pada tahun 2006 sebesar 4,28%. Untuk lulusan Perguruan Tinggi tingkat diploma I/II sedikit meningkat dari 1,10% pada Tahun 2006 menjadi 1,23% pada Tahun 2008 dan untuk tingkat Diploma III/IV, S1, S2 dan S3 mengalami peningkatan dari 1,53% pada Ta
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks