BAB III FAKTOR-FAKTOR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO.188/94/KPTS/013/2011 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Please download to get full document.

View again

of 15
221 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO.188/94/KPTS/013/2011 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA A. Pendahuluan Surat Keputusan Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011
Document Share
Document Transcript
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO.188/94/KPTS/013/2011 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA A. Pendahuluan Surat Keputusan Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 lahir dari berbagai faktor, baik yang berasal dari eksternal maupun internal pemerintah.faktor eksternal datang dari MUI pusat yang mengeluarkan fatwa penyesatan Ahmadiyah dan dari peristiwa penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik.Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh SKB yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung yang diterbitkan pada 9 Juni Selain itu, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang menginduk di bawah Kejaksaan Agung juga turut andil dalam penerbitan peraturan anti-ahmadiyah di beberapa daerah termasuk Jawa Timur.Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan lebih rinci dalam sub bahasan selanjutnya. B. Penerbitan SK Gubernur No.188/94/KPTS/013/2011 Pada tanggal 28 Pebruari 2011, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia. 1 Tujuan penerbitan Surat Keputusan tersebut 1 Zainal Abidin Bagir, dkk, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011 (Yogyakarta: CRCS, 2012), 30 adalah untuk melakukan pembatasan terhadap aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur yang dianggap mampu membahayakan bagi kondisi kerukunan antarumat beragama di Indonesia, khususnya Jawa Timur. 2 Surat Keputusan ini muncul pasca penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Dari segi muatan aturan, SK Gubernur memiliki substansi yang sama dengan SKB tiga menteri. Namun, ada satu poin dalam SKB yang tereduksi di dalam SK Gubernur Jawa Timur, yaitu aturan tentang pemberian peringatan kepada anggota masyarakat non-jai untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap kelompok Ahmadiyah. 3 Pernyataan tersebut termuat dalam diktum keempat SKB Tiga Menteri. Sedangkan, dalam SK Gubernur tidak ada poin yang sama dengan diktum keempat SKB Tiga Menteri tersebut. Meski demikian, dua peraturan ini bersifat paradoksal karena menempatkan hak warga yang terlanggar menjadi obyek pembatasan hukum. 4 SKB dan SK Gubernur Jawa Timur bisa dikatakan diskriminatif karena peraturan yang memisahkan antara aktivitas keagamaan dengan kenegaraan tidak diterapkan pada seluruh kelompok agama.pada satu sisi, aturan ini memang dirasa mampu untuk menciptakan ketertiban umum, khususnya menyangkut kelompok JAI. Namun, di sisi lain aturan ini juga mengakibatkan 2 Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Seluruh Indonesia (SEPAHAM), Melindungi Korban bukan Membela Pelaku, Kertas Posisi atas Dikeluarkannya Sejumlah Produk Hukum Daerah yang Melarang Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, Kep-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun Ibid. 31 kelompok JAI menjadi kelompok yang rentan dan terbatas dalam penikmat hakhak kebebasan beragama. C. Fatwa MUI tentang Ahmadiyah Menurut pedoman dasarnya, MUI merupakan organisasi yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen, yakni tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau bagian manapun. 5 Organisasi kemasyarakatan ini berfungsi: a) sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif; b) sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah islamiah; c) sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah. 6 Merujuk dari fungsi MUI tersebut, MUI semakin giat untuk menerbitkan fatwa sebagai bahan rekomendasi terhadap pemerintah terkait hukum agama. Organisasi yang lahir pada masa pemerintahan Orde Baru ini mendapat keistimewaan dibandingkan dengan organisasi masyarakat yang lain. MUI pusat sejak didirikan telah mendapat anggaran belanja dari APBN, sedangkan MUI provinsi dan kabupaten atau kota mendapat anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota. 7 Pada dasarnya, keputusan fatwa MUI tidak mengikat dan tidak harus diikuti oleh semua orang Islam. Keputusan yang ditetapkan oleh MUI yang berdasar ijtihad di lingkungan MUI bukanlah satu-satunya fatwa yang paling 5 Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Dasar MUI (Yogyakarta: Sekretariat MUI DIY, 2000), Ibid. 7 Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, 2013). Lihat, Human Right Watch, Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia, (USA: Human Right Watch, 2013), 44. 32 benar. Fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad salah satu lembaga fatwa mengenai masalah yang juga ditetapkan oleh lembaga fatwa lainnya, misalnya ormas-ormas Islam. 8 Namun, karena pemahaman masyarakat yang salah tentang MUI menjadikan fatwa MUI dianggap seperti kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi secara hukum. Pada tahun 1980, MUI mengeluarkan fatwa No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 bahwaahmadiyah merupakan kelompok di luar Islam dan sesat menyesatkan. 9 Keputusan penyesatan kelompok Ahmadiyah merupakan hasil dari pertimbangan amanat mantan presiden Soeharto terhadap kelompok MUI. 10 Selain itu, fatwa tersebut merupakan usulan dari beberapa kelompok Islam arus utama, seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Front Umat Islam (FUI). 11 Di tahun 1980, MUI hanya memberikan fatwa khusus pada kelompok Ahmadiyah Qadiyani, sedangkan Ahmadiyah Lahore tidak. Salah satu alasan yang menjadikan kelompok Ahmadiyah Qadiyani diberi label sesat adalah kelompok ini mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Nabi setelah Nabi Muhammad. 12 Sedangkan Ahmadiyah Lahore tidak mempunyai kepercayaan yang sama dengan Ahmadiyah Qadiyani terkait kenabian. Ahmadiyah Lahore mempercayai bahwa 8 Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: tnp, 1997), 9. 9 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), Keputusan Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/Kep/Munas II/1980 fatwa tentang Ahmadiyah. 11 Khoiruddin Nasution, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) On Ahmadiyah. 12 Akmal Salim Ruhana, Menguji Penanganan Ahmadiyah (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 11. 33 Mirza Ghulam Ahmad hanya pembaharu saja yang tugasnya meneruskan ajaranajaran Rasulullah Muhammad SAW. 13 Pada tahun 2005, MUI kembali menerbitkan fatwa Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 terkait Ahmadiyah. 14 Di dalam penjelasan fatwa penyesatan tersebut, MUI mengutip firman Allah QS Al-Ahzab 33:40 yaitu bahwa Muhammad merupakan penutup para Nabi. Dari pernyataan tersebut, MUI menjelaskan secara tersirat bahwa Jamaah Ahmadiyah yang mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad merupakan jalan di luar Islam. Di tahun tersebut, MUI menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah baik Qadiyani maupun Lahore sama-sama sesat dan termasuk kelompok di luar Islam. 15 Fatwa ini merupakan kelanjutan dari fatwa MUI tahun 1980 tentang status kelompok Ahmadiyah Indonesia. Selain itu, fatwa kesesatan Ahmadiyah jilid 2 merupakan pemantapan dari keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI) No.4 dalam Muktamar di Jeddah pada Desember Muktamar internasional tersebut melahirkan fatwa bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang Qat{ i dan disepakati oleh seluruh Ulama Islam bahwa Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 16 Tidak jauh berbeda dengan hasil muktamar internasional, MUI juga menerbitkan fatwa dengan beberapa poin yang hampir sama isinya dengan muktamar di Jeddah tahun Isi dari fatwa MUI tahun 2005 tentang 13 Ibid., Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah. 15 Ibid. 16 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, 34 Ahmadiyah adalah: a) Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang-orang yang mengikutinya adalah murtad; b) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang h{aq yang sejalan dengan al-quran dan Hadith; c) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. 17 Fatwa tersebut kerap mendapat kritikan dari beberapa pihak. Idealnya, apabila fatwa sudah menjadi bahan rujukan bagi masyarakat, maka fatwa tersebut harus berpedoman pada kemaslahatan umat. Namun, fatwa MUI tahun 2005 tentang Ahmadiyah menjadi alat legitimasi bagi sebagian kelompok untuk dapat menyerang kelompok Ahmadiyah. Salah satu anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masdar Farid Mas udi menghimbau agar MUI mencabut fatwa yang berkaitan dengan Ahmadiyah karena dikhawatirkan dapat memicu meluasnya kekerasan yang mengatasnamakan agama. 18 Menurutnya, fatwa merupakan aplikasi norma Fikih yang diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat tindakan atau perbuatan obyektif seperti masalah perjudian, korupsi, suap, dan politik uang. Fatwa yang ditujukan terhadap hal-hal yang bersifat pemikiran atau pandangan hidup terasa melampaui batas dan tidak lazim. 19 Tidak dapat dipungkiri bahwa turunnya fatwa MUI tentang Ahmadiyah turut memicu kasus intoleran di Indonesia, khususnya terkait Ahmadiyah. Penyerangan terhadap masjid-masjid di Jawa barat kerap terjadi setelah keluarnya 17 Ibid. 18 MUI Telah Dinilai Jadi Inspirator Tindakan Kekerasan,http://www.nu.or.id/a,publicm,dinamic-s,detail-ids,1-id,3548-lang,id-c,wartat,MUI+Dinilai+Telah+Jadi+Inspirator+Tindakan+Kekerasan-.phpx, diakses pada 17 Juni Fatwa MUI Diminta Dicabut,http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1- id,3348-lang,id-c,warta-t,fatwa+mui+diminta+dicabut-.phpx, diakses pada 17 Juni 2015. 35 fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 terkait penyesatan Ahmadiyah, seperti kasus penyerangan Ahmadiyah di Tasikmalaya tahun 2003, kasus di Kuningan tahun 2004, kasus di Cikeusik tahun 2011, dan beberapa kasus lain di Jawa Barat. Selain itu, fatwa MUI juga turut mempengaruhi diterbitkannya keputusankeputusan Pemerintah Daerah terhadap pelarangan kegiatan Ahmadiyah ditinjau dari rentang waktu penerbitan. D. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri 2008 Pada tahun 2005, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) mengusulkan kepada pemerintah untuk melarang keberadaan aliran Ahmadiyah di Indonesia. 20 Rekomendasi tersebut berdasarkan UU PNPS 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama. Kelompok-kelompok Agama arus utama menganggap bahwa aliran Ahmadiyah telah menodai Islam. Kepercayaan yang mengkultuskan Mirza Ghulam Ahmad adalah alasan yang mempengaruhi bahwa Ahmadiyah telah menodai kesucian Islam. Sementara SK Presiden belum turun, Menteri Agama mengusulkan untuk mengadakan dialog dengan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dialog tersebut bertujuan untuk mencari permasalahan terkait kegiatan Ahmadiyah yang dianggap menodai agama. Dialog yang bertempat di kantor Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tersebut melahirkan 7 pilihan solusi, antara lain: 1) Jamaah Ahmadiyah dibubarkan; 2) Jamaah Ahmadiyah dibubarkan oleh pengadilan dan melalui proses pengadilan, atas dasar bahwa kegiatannya termasuk kategori penodaan agama; 3) Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam. 4) 20 Human Right Watch, Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia (USA: Human Right Watch, 2013), 36. 36 Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus utama sebagai salah satu aliran Islam; 5) Pemerintah memberi peringatan kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI karena kegiatannya meresahkan masyarakat, menodai agama, dan tidak sesuai dengan AD/ART yang sudah didaftarkan pada tahun 1953; 6) Diadakan pertemuan atau musyawarah antara MUI, GAI, JAI, ormas-ormas Islam dan pemerintah untuk menyepakati bersama langkah penyelesaian yang harus diambil; 7) Ahmadiyah tidak dilarang, tapi kegiatannya dihentikan. Diantara 7 pilihan solusi tersebut, Ahmadiyah memilih ingin diterima sebagai salah satu aliran dalam Islam. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan kepada JAI agar menjelaskan kepada masyarakat tentang posisi keyakinan dan kemasyarakatannya. JAI menerima saran tersebut dan pada tanggal 14 Januari 2008 dikeluarkanlah 12 butir penjelasan dari PB JAI. 21 Dua belas butir penjelasan yang dikeluarkan oleh PB JAI adalah murni penjelasan dari JAI sendiri bukan hasil dialog antara JAI dengan masyarakat. Maksud dari penjelasan tersebut adalah sebagai upaya klarifikasi terhadap masyarakat atas status sesat.meskipun pada akhirnya upaya tersebut tidak menyelesaikan masalah. Isi dari 12 butir penjelasan tersebut adalah: 1. Kami warga JAI sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW yaitu Asyhadu an laa ilaaha illallah waasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Sejak semula kami warga JAI meyakini bahw Muhammad Rasulullah adalah Khataman Nabiyyin. 3. Diantara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban mubasyirat, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 21 Akmal Salim Ruhana, Menguji Penanganan Ahmadiyah, 37 4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat baiat yang harus dibaca oleh setiap calon anggota JAI bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad di depan kata Rasulullah. 5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakin bahwa: a. Tidak ada wahyu syariat setelah al-qur anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. b. Al-Qur an dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani, 6. Buku Tadzkiroh bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkiroh oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat pada tahun Kami warga Jemaat Ahmdiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. 8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama masjid Ahmadiyah. 9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibngun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun. 10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di KUA dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor PA sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan. 11. Kami warga JemaatAhmadiyah akan terus meningkatkan silaturahim dan bekerja sama dengan seluruh kelompok atau golongan umat Islam dn masyarakat dalam perhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa dan NKRI. 12. Dengan penjelsan ini, kami PB JAI mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa. 22 Pada butir pertama dan kedua, Ahmadiyah menekankan bahwa kelompoknya tidak berbeda dengan kelompok Islam arus utama yang berada di Indonesia. Sedangkan pada butir ketiga, tentang status Mirza Ghulam Ahmad masih menuai pro dan kontra di kalangan para ulama Indonesia, khususnya MUI. MUI memberikan tanggapan status tersebut dengan memberikan tiga pilihan terhadap Ahmadiyah, yaitu: 1) menyuruh kelompok Ahmadiyah untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar; 2) menjadikan kelompok Ahmadiyah agama tersendiri di luar Islam; atau 3) kelompok Ahmadiyah dibubarkan Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) tentang Pokok- Pokok Keyakinan dan Kemasyarakatan Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 23 Khoiruddin Nasution, Fatwa MUI On Ahmadiyah, 2. 38 Atas rekomendasi dari kelompok-kelompok anti-ahmadiyah dan berdasarkan rapat Bakor Pakem yang terakhir pada tanggal 16 April 2008, akhirnya rekomendasi tersebut disampaikan pada Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.Hasil Rapat Bakor Pakem tersebut berisi tentang perintah untuk memberikan peringatan keras kepada warga JAI untuk menghentikan kegiatannya.kegiatan tersebut meliputi penafsiran keagamaan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang dianut di Indonesia. 24 Setelah desakan dari kelompok anti-ahmadiyah yang semakin menguat, akhirnya Surat Keputusan Bersama tiga menteri Nomor 3 Tahun 2008 pun diterbitkan pada 9 Juni SKB tersebut berisi tentang penegasan perintah terhadap pelarangan kegiatan Ahmadiyah. SKB itu terdiri dari 6 butir, isi dari SKB tersebut adalah: 1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. 2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. 3. Penganut, anggota, dan atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dalam SKB ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk terhadap organisasi dan badan hukumnya. 4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan atau anggota pengurus JAI. 5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dalam SKB ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24 Rakor Pakem Aula Jaksa Agung Intelijen, Rabu 16 April 2008. 39 6. Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini. 25 Isi dari butir-butir SKB tidak sepenuhnya menyudutkan kelompok Ahmadiyah.Terbukti dalam butir keempat yang menjelaskan bahwa masyarakat harus senantiasa menjaga kehidupan kerukunan antarumat beragama serta tetap menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Pada butir kelima juga ditegaskan bahwa siapapun yang melanggar peraturan yang sudah disebutkan dalam SKB, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. SKB ini secara tidak langsung membuka pintu bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan terkait pelarangan Ahmadiyah.Terbukti setelah terbitnya SKB Tiga Menteri, beberapa Pemerintah Daerah menerbitkan peraturan serupa terkait organisasi Ahmadiyah. Sampai tahun 2011 terhitung 5 provinsi dan 22 peraturan Walikota yang sudah terbit terkait peraturan anti-ahmadiyah. Lima provinsi tersebut diantaranya adalah Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. 26 Jika Gubernur Jawa Timur hanya melarang kelompok JAI untuk melakukan aktifitas keagamaan, lain halnya dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat.Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat lebih mirip dengan SKB 3 Menteri, yaitu ada pelarangan terhadap masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis terhadap kelompok Ahmadiyah.Hal tersebut termuat 25 Keputusan Bers
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks