BAB II KEJAHATAN PEMBOBOLAN WEBSITE SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Please download to get full document.

View again

of 25
48 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BAB II KEJAHATAN PEMBOBOLAN WEBSITE SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK A. Perbuatan-Perbuatan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Document Share
Document Transcript
BAB II KEJAHATAN PEMBOBOLAN WEBSITE SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK A. Perbuatan-Perbuatan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perbuatan-perbuatan pidana yang diatur ataupun dilarang dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tergolong banyak. Adapun perbuatan-perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 39. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Pasal 27 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan. Pasal 27 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja dan tanpa hak dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja dan tanpa hak dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Hal ini bisa diartikan sebagai suatu tindakan penipuan yang menggunakan sistem elektronik dalam melakukan penipuan tersebut. Pasal 28 (2) unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 29 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja dan tanpa hak dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 30 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, baik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maupun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman. Pasal 31 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau pengehentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (3)... (4)... Pasal 31 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Dalam hal ini, intersepsi yang dimaksud adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. 29 Pasal 32 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data sebagaimana mestinya. Pasal 32 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik publik. Pasal 32 ayat (2) memuat unsur objektif melakukan perbuatan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Pasal 33 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau 29 Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 33 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Pasal 34 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 dan Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Pasal 35 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 35 memuat unsur subjektif yaitu pelaku yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku harus memenuhi unsur bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tersebut sengaja, tanpa hak atau ijin, dan melanggar hukum dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan perbuatan berupa manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan-perbuatan yang telah diuraikan di atas merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun atau pihak manapun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam beberapa pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut ada diatur tentang pengecualian bagi orang tertentu dengan memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan syarat dalam rangka penegakan hukum. Dengan adanya pengecualian ini, maka orang-orang tadi tidak dapat dituntut atau digugat secara perdata ke hadapan pengadilan sebab mereka diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan hal tersebut. Pasal dan ayat tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 dan Pasal 37 Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara umum dapat digolongkan dalam jenis delik sengaja, delik materil dan delik formil. Hal itu dikarenakan dalam substansi pasal yang terdapat dalam undang-undang ini mencantumkan keterangan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana apabila orang sengaja melakukannya, melanggar larangan dalam undang-undang ini dan atau memenuhi akibat yang diterangkan dalam undang-undang ini karena dilakukannya perbuatan pidana tersebut. B. Kejahatan Pembobolan Website sebagai Bentuk Kejahatan di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata kejahatan memang tidak ada disebutkan, bahkan pada umumnya aturan hukum pidana tidak ada mengatur tentang defenisi kata kejahatan dalam substansi aturan hukum pidana tersebut. Kata kejahatan mungkin hanya ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dalam buku ke II KUHP. Penggunaan kata kejahatan dalam berbagai wacana, karya ilmiah dan sosialisasi yang berkaitan tentang hukum pidana adalah untuk menggantikan kata perbuatan pidana yang dianggap terlalu panjang, sehingga kata kejahatan dianggap sebagai istilah populer dalam hukum pidana. Pembobolan website masih merupakan bagian dari kejahatan dunia maya atau sering disebut dengan cybercrime. Hal tersebut dapat dilihat dari pengklasifikasian kejahatan dunia maya (cybercrime) berikut ini: 1. Cyberpiracy Cyberpiracy adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. 2. Cybertrespass Cybertrespass adalah penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. 3. Cybervandalism Cybervandalism adalah penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang menganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data di komputer. 30 Berdasarkan penjelasan di atas, kejahatan pembobolan website dapat diklasifikasikan dalam cybercrime yang berjenis cybertresspass dan cybervandalism. Kejahatan dunia maya pada masa sekarang ini juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin 30 Aditya, Cybercrime, diakses tanggal 25 Maret 2010. beragamnya jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kejahatan dunia maya ini. Jenis-jenis kejahatan dunia maya (cybercrime) itu antara lain: 1. Berdasarkan jenis aktivitasnya a. Unauthorized Access to Computer System and Service Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet. b. Illegal Contents Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. c. Data Forgery Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. d. Cyber Espionage Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. e. Cyber Sabotage and Extortion Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber-terrorism. f. Offense against Intellectual Property Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. g. Infringements of Privacy Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. h. Cracking Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. i. Carding Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil. 2. Berdasarkan motif Berdasarkan motif cybercrime terbergi menjadi 2 yaitu : a. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni Orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. b. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu Kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri ata
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks