BAB II KAJIAN PUSTAKA. Surabaya Kota. Alat analisis yang digunakan adalah analisis value for money.

Please download to get full document.

View again

of 21
47 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Review Penelitian Terdahulu Herawati (2012) meneliti tentang kinerja pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota. Alat analisis yang digunakan adalah analisis value for money. Herawati
Document Share
Document Transcript
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Review Penelitian Terdahulu Herawati (2012) meneliti tentang kinerja pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota. Alat analisis yang digunakan adalah analisis value for money. Herawati dalam penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan mutu pelayanan publik pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota dengan menggunakan analisis value for money adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan target penumpang dan pendapatan PT. Kereta Api Indonesia. Naim (2013) meneliti tentang kinerja pelayanan pada Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makassar. Alat analisis yang digunakan adalah value for money. Naim dalam penelitiannya menyatakan bahwa (1) Rumah Sakit Daerah Labuang Baji hanya menggunakan besarnya jumlah pendapatan yang dapat diperoleh dari pelayanan jasa kesehatan baik perawatan inap maupun perawatan jalan. (2) Berdasarkan pengukuran kinerja dengan metode value for money, Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji telah dilaksanakan dengan baik. Meri dan Khairani (2014) meneliti tentang kinerja pada PDAM Tirta Musi Palembang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis value for money dan akuntabilitas. Meri dan Khairani dalam penelitiannya menyatakan bahwa (1) penilaian kinerja dengan menggunakan metode value for money pada PDAM Tirta Musi Palembang tidak berjalan dengan baik. Dikatakan 6 7 tidak berjalan baik karena setiap tahunnya perhitungan anggaran pada perusahaan ini meningkat sehingga tidak ekonomis, tidak efisien karena realisasi anggaran lebih besar dari anggaran perusahaan, dan tidak efektif karena tidak mencapai sasaran atau misi perusahaan. (2) Akuntabilitas pada PDAM Tirta Musi Palembang sudah cukup baik dikarenakan keluhankeluhan pelanggan yang masih bisa diatasi dengan baik. Sulastiningsih dan Sulistyowati (2015) dalam penelitiannya tentang ukuran kinerja di SMP Negeri 2 Banjarnegara. Alat analisis yang digunakan adalah analisis value for money. Sulastiningsih dan Sulistyowati dalam penelitiannya menyatakan bahwa (1) pada SMP Negeri 2 Banjarnegara belum menerapkan penilaian kinerja sekolah berbasis value for money. (2) Tingkat efektivitas SMP Negeri 2 Banjarnegara berada pada kriteria yang baik, namun tingkat ekonomis dan tingkat efisien SMP ini belum memenuhi kriteria baik. Ferina dan Arista (2016) meneliti tentang kinerja pada Kantor Pertahanan Kabupaten Musi Banyuasin. Alat analisis yang digunakan adalah analisis value for money. Ferina dan Arista dalam penelitiannya menyatakan bahwa (1) berdasarkan tingkat ekonomis dan tingkat efektivitas, kinerja Kantor Pertahanan Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan hasil persentase dari tahun telah dilaksanakan dengan baik, tetapi berdasarkan tingkat efisiensi menunjukkan tidak efisien. (2) Adanya kekosongan posisi pegawai sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja. Berdasarkan pada penelitian terdahulu diatas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengukuran kinerja keuangan berdasarkan 8 metode value for money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objeknya, yaitu apakah kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Malang sudah memenuhi kriteria yang baik apa belum. B. Tinjauan Pustaka 1. Akuntansi Sektor Publik a) Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Rosjidi (2001:34) Akuntansi Sektor Publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi dari entitas legal multi. Akuntansi sektor publik terdiri dari (1) Lembaga-lembaga Negara, Aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan seluruh satuan kerjanya, (2) Aparatur Perekonomian Negara dan Daerah dengan semua unit organisasinya berdasarkan pada hukum publik, kecuali Persero dan Perseroda yang didasarkan pada hukum dagang bagian dari hukum privat. Menurut Halim dan Kusufi (2013:3) Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 9 b) Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Menurut Bastian (2006:19) secara teoritis Akuntansi Sektor Publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi nonprofit lainnya. Berikut adalah ruang lingkup Akuntansi Sektor Publik: 1) Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama yaitu: a) Akuntansi Pemerintah Pusat b) Akuntansi Pemerintah Daerah c) Akuntansi Parpol dan LSM d) Akuntansi Yayasan e) Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan f) Akuntansi Tempat Peribadatan. 2) Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditunjukkan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta. 10 2. Pengukuran Kinerja a) Pengertian Pengukuran Kinerja Menurut Stout (1993) dalam Bastian (2006:275) pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk jasa atau suatu proses. Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi. b) Pengertian dan Tujuan Kinerja Keuangan Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan adalah hasil yang dimiliki secara produktif dan memonitoring efisiensi penggunaan modal perusahaan dalam bentuk dana maupun barang modal untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham (Mardiasmo, 2002:122). Kinerja keuangan bertujuan: 1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up). 2. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 11 3. Untuk mengkomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapaian ujuan yang sama (goal congruence). 4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. c) Manfaat Pengukuran Kinerja Menurut Bastian (2001:330) selain memiliki tujuan, pengukuran kinerja juga memiliki manfaat, yaitu: 1) Memastikan pemahanan para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi. 2) Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati. 3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksana. 4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah disepakati. 5) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi. 6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 12 10) Mengungkap permasalahan yang terjadi. d) Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperlihatkan elemen indikator yang terdiri atas inputs, outputs, hasil, manfaat, dan dampak (Bastian, 2001:337). 1) Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 2) Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan atau nonfisik. 3) Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 4) Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 5) Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat 13 berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Faktor keberhasilan utama organisasi adalah kesuksesan kinerja unit kerja organisasi yang diidentifikasikan dalam suatu area. Area ini akan merefleksikan preferensi manajerial dengan diperhatikan variabel-variabel kunci financial dan non financial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan tersebut harus diikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi secara konsisten. Indikator kinerja kunci baik yang bersifat financial maupun non financial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor pencapaian kinerja (Mardiasmo, 2002:125). e) Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Oleh Indikator Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat berikut ini (Bastian, 2001:340): 1) Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interprestasi. 2) Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 3) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan. 4) Dapat dicapai, penting, dan harus berguna menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. 14 5) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap pelaksana dan hasil pelaksanaan kegiatan. 6) Efektif, informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. f) Karakteristik dan Manfaat Indikator Kinerja Indikator kinerja yang dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik, antara lain (Mahmudi, 2005:97): 1) Sederhana dan mudah dipahami. 2) Dapat diukur. 3) Dapat dikuantifikasikan. 4) Dikaitkan dengan standar atau target kinerja. 5) Berfokus pada costumer service, kualita, dan efisien. 6) Dikaji secara teratur. Menurut Bastian (2001:339) berikut ini adalah manfaat dari tuntutan skema indikator kinerja: 1) Memberikan kejelasan tujuan organisasi. 2) Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas. 3) Keuntungan pengertian yang lebih tinggi atas proses produksi. 4) Fasilitas perbandingan kinerja dari organisasi yang berbeda. 5) Memberikan fasilitas setting of target untuk organisasi dan manajer, mempertimbangkan pertanggungjawaban organisasi ke pemilik. 15 g) Langkah-langkah Menyusun Indikator Kinerja Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyusun indikator kinerja menurut Bastian (2001:341): 1) Susun dan tetapkan rencana strategis. Perencanaan strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan / sasaran tersebut. 2) Identifikasi informasi yang dapat dijadikan / dikembangkan menjadi indikator kinerja. 3) Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan. h) Tujuan Dilakukan Penilaian Kinerja di Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2002:122) tujuan dalam melakukan penilaian kinerja di sektor publik, yaitu: 1) Mengetahui tingkatan ketercapaian tujuan organisasi Penilaian kinerja berfungsi sebagai tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan. 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai Pengukuran kinerja merupakan sarana pembelajaran tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, kemampuan atau pengetahuan 16 kerja yang harus dimiliki oleh pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. 3) Memperbaiki kinerja perioda-perioda berikutnya Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi. 4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan dan hukuman Pengukuran kinerja bertujuan untuk memberikan dasar sistematik bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji, tunjangan dan promosi, dan teguran. Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem reward, insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas dengan skill dan kontribusi individu terhadap kinerja. 5) Memotivasi pegawai Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang bekerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi. 17 Pengukuran kinerja juga mendorong manajer untuk memahami proses memotivasi, yaitu bagaimana individu membuat pilihan tindakan berdasarkan pada reward dan prestasi kerjanya. 6) Menciptakan akuntabilitas publik Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal (Mahmudi, 2005:14-16). i) Metode Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, yaitu: 1. Metode value for money Pengukuran kinerja value for money (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) merupakan bagian terpenting dari setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Untuk mendongkrak kinerja sektor publik, diperlukan manajemen kinerja yang berorientasi pada value for money. Karena value for money merupakan kunci pengukuran kinerja di sektor publik, maka sistem pengukuran 18 kinerja sektor publik juga difokuskan untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2005:95). 2. Metode balanced scorecard Konsep balance scorecard adalah menerjemahkan strategi organisasi ke dalam aktivitas-aktivitas yang terencana yang dapat diukur secara kontinu. Balanced scorecard lebih komprehensif dan seimbang karena meliputi aspek keuangan maupun aspek non keuangan, seperti aspek pelanggan, aspek bisnis internal, dan aspek pembelajaran dan inovasi (Ulum, 2009:45-46). Penerapan balance scorecard dalam organisasi sektor publik membutuhkan modifikasi, namun modifikasi tersebut tidak berarti harus berbeda dengan balance scorecard untuk organisasi bisnis (Mahmudi, 2005:148). 3. Analisis rasio Bagi perusahaan swasta, analisis rasio keuangan umumnya terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Ulum, 2009:33). 19 3. Value For Money a) Pengertian Value for Money Bastian (2001:335) menyatakan bahwa value for money merupakan tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi profit (swasta) maupun nonprofit (sektor publik) yang meliputi efisiensi, ekonomis dan efektifitas. Menurut Mardiasmo (2002:4) sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Inefisiensi dan kerugian sering terjadi karena aktivitas yang dijalankan oleh sektor publik tidak memperhatikan value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. b) Teknik Pengukuran Value For Money 1. Rasio Ekonomi Ekonomi adalah sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau untuk memperoleh sesuatu (Mardiasmo, 2002:4). Untuk menghitung tingkat ekonomis pajak daerah, dapat digunakan rumus sebagai berikut: Rasio Ekonomi = x 100% Mahsun (2006:179) menyatakan bahwa ekonomis berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak, agar diperoleh hasil yang baik. Rasio ekonomi adalah mengukur 20 tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. 2. Rasio Efisiensi Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002:4). Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah. Untuk menghitung efisiensi pajak daerah, digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2002:130): Rasio Efisiensi = x 100% 3. Rasio Efektivitas Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas ini bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau badan lain yang berwenang, efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi yang bersangkutan, apakah entitas 21 yang diaudit telah menaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak daerah, digunakan rumus sebagai berikut: Rasio Efektivitas = x 100% c) Kriteria-kriteria Nilai Berdasarkan Rasio Value for Money Berikut ini adalah skala nilai ekonomis, efisien, dan efektivitas menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013: Ekonomi Efisien Efektivitas 90% Sangat Ekonomis Sangat Efisien Tidak Efektif 90%-94,99% Ekonomis Efisien Kurang Efektif 95%-100% Cukup Ekonomis Cukup Efisien Cukup Efektif 100%-105% Kurang Ekonomis Kurang Efisien Efektif 105% Tidak Ekonomis Tidak Efisien Sangat Efektif 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah a) Pengertian APBD APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (financeel werkplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana 22 badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran dan menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran (Wajong, 1962:81). b) Unsur-unsur APBD Berikut merupakan unsur-unsur APBD menurut Halim (2002:16): 1) Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraian secara rinci. 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitasaktivitas tersebut dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun. c) Pengertian Pendapatan Pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas atau kegiatan operasi entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan (Bastian, 2002). Klarifikasi pendapatan menurut Halim (2004) adalah sebagai berikut: 23 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah. 2. Dana Perimbangan Merupakan dana ya
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x