BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib

Please download to get full document.

View again

of 12
21 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya
Document Share
Document Transcript
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di Kabupaten Malang, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diantaranya adalah semakin marak pula tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut, sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor 1 2 hasil curiannya. Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut. Kasus yang menjadi acuan utama skripsi hukum ini adalah tindak pidana penadahan yang terdakwanya seorang laki-laki didakwa dengan suatu perbuatan yakni membeli 1 unit sepeda motor yang berasal dari tindak pidana pencurian. Sebenarnya terdakwa sudah curiga terhadap 1 unit sepeda motor tersebut karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan harga motor yang tergolong murah, namun terakwa mengabaikan hal-hal tersebut. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya suatu delik tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan pertolongan jahat, akan tetapi, maksud pertolongan jahat ini bukan berarti membantu melakukan kejahatan (medeplichtigheid) seperti 3 dimaksud Pasal 55 KUHP. Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Penadahan ini bisa berupa barang hasil curian secara utuh dan bisa juga berupa onderdil kendaraan bermotor yang sudah dipisahpisahkan dari kerangkanya. Apapun bentuknya jual beli barang-barang hasil curian tersebut tetap melanggar hukum khususnya bagi penadah atau penerima barang-barang hasil curian. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah 4 pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian. Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Haukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana. Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia yaitu pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP, oleh karna itu negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Oleh karna itu perlindungan atas hak milik berupa harta benda, dipertegas dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) : setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miilik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenangwenangnya oleh siapa pun. Sehubung dengan itu belakangan ini telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat indonesia diantaranya : 1. Pencurian; 2. Pemerasan; 3. Penggelapan; 4. Penipuan; 5 5. Perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak; 6. Penghancuran dan pengrusakan benda; 7. Penadahan. Indonesia sebagai negara yang sudah lama mengakui akan hak asasi manusia oleh karna itu peraturan yang menyangkut tentang kejahatan terhadap harta kekayaan itu dalam hukum pidana guna menjerat para pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan yang akan dibahas dalam skripsi hukum ini adalah pemudahan dalam tindak pidana (penadahan) sebagaimana diatur dalam buku II Bab XXX KUHP yang secara mengkhusus akan dikaji Pasal 480 KUHP. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyebab Tindak Tidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Polres Kepanjen dan bagaimana cara Penanggulangan dari tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut. B. Rumusan Masalah 1. Apakah ketentuan pidana yang ada dalam KUHP dapat menjangkau perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan terhadap hasil tindak pidana pencurian dengan objek kendaraan bermotor? 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kenderaan bermotor hasil TP pencurian di kabupaten Malang? 6 3. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kabupaten Malang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Tindak Pidana pencurian? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui ketentuan pidana dalam KUHP dapat menjangkau perbuatan tindak pidana penadahan kenderaan bermotor hasil pencurian 2. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kenderaan bermotor hasil pencurian di kabupaten Malang 3. Untuk mendeskripsikan upaya Kepolisian Resort Kabupaten Malang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian? D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis, dapat menjadi wacana dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan masalah tindak pidana penadahan dan pencurian yang terjadi daerah Malang, serta merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum 2. Bagi pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran dalam menangani kasus tindak pidana penadahan dan pencurian 3. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi dan pengetahuan guna menambah wawasan tentang kasus pencurian dan penadahan barangbarang hasil curian. 7 E. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah permasalahan mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian yang dilakukan oleh pihak kepolisian kabupaten Malang yang dikorelasikan dengan bahan hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku. 1 Artinya penelitian yang dilakukan tetap mengedepankan pembahasan secara yuridis dimana sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisis akan gejala hukum yang timbul, kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut ditindaklanjuti dengan konsep pembahasan cabang ilmu pidana yang berkaitan dengan permasalahan. 2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian lokasi peneliti yang dipilih adalah di Kepolisian Resort Kabupaten Malang. 3. Sumber Data a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama artinya populasi dan sampel penelitian langsung memberikan data tentang 1 Soerjono Soekamto.1998.Metode Penelitian Hukum.Rajawali pers Jakarta,hlm 33 8 keadaan dirinya 2. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak kepolisian tentang adanya kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian. b. Data Sekunder Adalah data yang mendukung data primer yang bermanfaat bagi pembahasan hasil penelitian yang terkait dengan hasil yang diteliti, misalnya tentang gambaran umum kabupaten Malang, gambaran umum Kepolisian Resort Kabupaten Malang, keterangan-keterangan atau publikasi lainya. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dua pihak yang bukan peneliti sendiri. 3 Seperti halnya Peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, jurnal, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan topik penelitian. 1. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah teknik purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) dimana penulis memilih anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan. Matode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu dengan: 2 Endang Poerwanti, 1998, Dimensi-dimensi riset ilmiah, Pusat Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, hal Nazir,Moh.2005.Metode Penelitian.cetakan keenam.penerbit Ghalia Indonesia,Bogor.hal 87 9 a. Wawancara Wawancara ini dilakukan untuk mengambil data tentang penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di kabupaten Malang. Wawancara ini dilakukan terhadap pihak kepolisian, yang menangani kasus penadahan kendaraan bermotor hasil curian. b. Observasi Obyek observasi yang dilakukan peneliti adalah di Kepolisian Resort Kabupaten Malang kabupaten Malang. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan mengamati kinerja kepolisian terutama dalam menangani kasuskasus pencurian dan penadahan kendaraan bermotor hasil curian. c. Studi dokumen Studi ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang bersifat teoritis dengan tujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Data yang dimaksud adalah data tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian. Data ini bisa berupa arsip yang ada di kepolisian mengenai catatan tentang tindak pidana pencurian maupun data tentang penadahan kendaraan bermotor hasil curian. 2. Metode Analisis Data Analisa data yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yang selanjutnya diambil kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang akurat, dengan demikian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang penadahan kendaraan bermotor hasil curian. Peneliti 10 menganalisa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian, adanya penadahan barang-barang hasil curian serta bagaimana cara penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian. F. Batasan Konsep Dalam penulisan ini, perlu di kemukakan beberapa batasan konsep sebagai kerangka pembatasan masalah, sehingga pembahasan lebih terfokus pada objek kajian, antara lain sebagai berikut: 1. Tinjauan Yuridis Kriminologis Kriminologi juga sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan masalah- masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, dalam perkembangannya, tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi pada eksistensi hubungan sosial dan produk yang dihasilkan dari hubungan sosial yang ada seperti, antropologi, sosiologi psikologi kriminalistrik serta ilmu hukum pidana Tindak Pidana Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 4 Yesmil Anwar Andang Kriminologi, Bandung PT Reflika Aditama, halm 14 11 jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Tindak Pidana Penadahan Tindak pidana penadahan diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang meungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan Tindak Pidana Pencurian Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (formeel delict), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau verbod, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, yang dimaksud 5 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62 6 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Bandung, Penerbit Tarsito, 1981, hal.78 12 dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. G. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan terdiri dari IV Bab, yakni : Bab I : PENDAHULUAN Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar atau alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang polri, tindak pidana, penadahan, dan pencurian. Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam Bab III ini penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian dari permasalahan yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah yang diungkapkan. Bab IV : PENUTUP Dalam Bab IV ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh peneliti.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks