ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK PAKAI ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESA

Please download to get full document.

View again

of 35
112 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK PAKAI ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESA
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  1 ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK PAKAI ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESA Oleh : Aal Lukmanul Hakim, SH., MH. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Abstract  :   Since the economic crisis in 1997/1998, economic growth has not been conducive to support the development to achieve prosperity.  Investments as one of the cornerstone of the economy seemed stagnant, especially foreign investors who are reluctant to choose to invest in  Indonesia by several factors. The problem faced in the world of investing in Indonesia, which is also considered to be a phenomenon that prop in the world of investing is to invest in property. Barriers that arise are difficult to market products such as residential apartments and condominiums to a foreigner. This is because the  Indonesian legal system alien may only have the building shelters with the status of the property, if the building was built on land Right to Use. The soil as a base capital development, the primary determinant of investment, but the Right of Use of land as an alternative especially  for foreign ownership of land can not provide a competitive edge, especially with neighboring countries. The system of land law in  Indonesia it was time to be reviewed, particularly regarding land rights institutions are varied but not competitive. In the future in order to create a favorable investment climate, strata of land rights to be reset with the simplification of land rights into Property and Right to Use. It should also be seen a period of Right to Use the past period sufficient for example 70 to 100 years as in China.  Keywords   :  Land Rights, Right to Use, Investment ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.   Latar Belakang Masalah Sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998, pertumbuhan ekonomi belum kondusif guna menunjang pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Investasi sebagai salah satu soko guru perekonomian seakan mengalami stagnasi, khususnya investor asing yang enggan memilih untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan beberapa faktor yang dijadikan alasan. Melemahnya arus investasi yang masuk ke Indonesia tersebut merupakan salah satu indikator dari lambatnya pemulihan ekonomi. Menurut Ketua JIBAK (  Japan Indonesia Business Association of Kansai ), Hajime Kinoshita, 1  terdapat kesan bahwa Indonesia hanya butuh uang investor, kurang memperhatikan kebutuhan dasar para investor yang menetap dan tinggal di Indonesia, seperti kepemilikan atas rumah atau apartemen, maupun hak-hak atas tanah sebagai tempat usaha, termasuk pajak dan sumber daya manusia. 1  Lihat, Martin Roestamy, “Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Rumah dan Bangunan Gedung Oleh Investor Asing Dikaitkan Dengan Asas Nasionalitas Dala Sistem Hukum Indonesia”, Disertasi, Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda Bogor, 2008, hlm. 2.  2 Lambatnya laju investasi berupa rendahnya pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB 2  menurun dari 29,6 persen pada tahun 1997 menjadi 19,7 persen padan tahun 2003. 3  Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 4  selama tahun 2007, nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri tercatat sebesar Rp. 34,88 triliun, sedangkan tahun 2008 hanya Rp. 20,36 triliun. Hal tersebut sangat jauh dari target yakni sebesar Rp. 31,44 triliun. Sementara itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) tahun 2007 sebesar Rp. 93,06 triliun, dan tahun 2008 naik menjadi Rp. 133,83 triliun. 5  Perkiraan 2  PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. Lihat, http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional, diakses pada 09 Desember 2008, Pkl. 10:30 WIB. 3  Dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis, secara ril tingkat investasi pada tahun 2003 baru mencapai sekitar 69 persen dari volume investasi 1997 (harga konstan 1993). Lihat, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama 2005, hlm. 166. 4  BKPM adalah sebuah badan layanan penanaman modal Pemerintah Indonesia yang dibentuk dengan maksud untuk menerapkan secara efektif penegakan hukum terhadap penanaman modal asing maupun dalam negeri. Saat ini, BKPM adalah sebuah badan pemerintah non-departemen yang bekerja di bawah dan langsung bertanggung  jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BKPM dipimpin oleh Kepala BKPM. Lihat, situs resmi BKPM : http://www.bkpm.go.id. 5  “Iklim Investasi : Realisasi Investasi PMDN Turun”, Koran Harian Kompas, Jakarta, Edisi Rabu 21 Januari 2009, hlm. 19. penyerapan tenaga kerja PMDN tahun 2008 sebanyak 67.267 orang, sementara PMA mencapai 246.049 orang. Total penyerapan tenaga kerja mencapai 313.316 orang. Untuk menarik investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali mendorong pemerintah bahwa pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level terburuk yaitu berada pada posisi 4,5 persen, hal ini jauh lebih rendah dibanding target APBN 2009 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Akan tetapi pemerintah juga masih dapat bersikap optimis bahwa target APBN tersebut masih dapat tercapai apabila Indonesia dapat mempertahankan aktivitas ekspor dan investasi. 6  Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, maka Indonesia berada pada posisi yang memiliki daya saing rendah dalam investasi. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengalami perkembangan investasi yang negatif setelah krisis ekonomi 1998, walaupun keadaan tersebut berangsur membaik setelah tahun 2000. Bahkan di dalam kelompok ASEAN, Indonesia menjadi negara yang paling tidak menarik untuk PMA karena berbagai hal, mulai dari kondisi perburuhan yang tidak lagi menarik investor asing, masalah keamanan dan kepastian hukum, hingga kurangnya insentif, terutama insentif fiskal bagi investasi-investasi baru. Sebaliknya, Vietnam, sebagai suatu contoh, menjadi sangat menarik bagi investor (asing) karena tidak hanya tenaga kerjanya yang sangat disiplin dan murah, juga pemerintah Vietnam memberikan tax holiday  bagi investasi-investasi baru. Khusus untuk kawasan Asia, arus masuk PMA masih terpusat di RRC yang pada tahun 2003 masih menyerap arus PMA sebesar US$ 53,5 Miliar atau sekitar 50 tiga sektor usaha penting, yakni sektor pangan, sektor energi, dan sektor infrastruktur. 6  Faktor-faktor yang masih mungkin bisa diandalkan sebagai pendorong ekonomi 2009 adalah konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, tetapi hal yang dikawatirkan oleh pemerintah adalah sektor ekspor dan investasi yang pada 2009 akan mengalami tekanan yang berat. OIN/FER/INU, “Kondisi Terparah pada 2009, Ekonomi Tumbuh 4,5 Persen”, Koran Harian Umum Kompas, Jakarta, Edisi Jum’at 12 Desember 2008, hlm. 1.  3 persen dari arus PMA ke wilayah Asia. 7  Posisi RRC yang menjadi pemegang arus tertinggi PMA di kawasan Asia dimungkinkan karena adanya pertumbuhan pasar dalam negeri RRC yang cukup tinggi, biaya produksi yang murah dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai, selain kemudahan dan peluang menjanjikan lainnya yang ada di pasar domestik RRC. Sementara itu, lingkungan pasar domestik Indonesia dinilai masih belum mampu memberikan iklim yang menarik bagi pertumbuhan investasi yang disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penghambat, yang masih memerlukan penanganan serius dari stake holders yang terkait. Melihat begitu besar hambatan dan tantangan investasi Indonesia ke depan, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah, di antaranya dalam hal regulasi peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim investasi. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2006 tentang : Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. 8  Selain Inpres tersebut, sebenarnya Indonesia sudah memiliki peraturan khusus tentang investasi atau penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, yaitu Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 tentang : Penanaman Modal Asing, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1970, dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968 tentang : Penanaman Modal Dalam Negeri, yang diubah oleh Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1970. Bahkan dalam 7  “Investasi dan Permasalahannya”, http://ambargemilang.blog.friendster.com/2008/10/ investasi-dan-permasalahannya/, diakses pada 14 Desember 2008, Pkl. 14:11 WIB. 8  Dalam Inpres tersebut, Presiden memberikan instruksi kepada 16 Menteri terkait, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BKPM, Kepala BPN, Para Gubernur dan para Bupati/Wali Kota, guna Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. perkembangan terakhir, guna mengakomodir perkembangan dunia investasi, pada 2007 Indonesia memiliki undang-undang penanaman modal yang baru dengan keluarnya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang : Penanaman Modal (UUPM). 9  Ada beberapa hal baru yang ditawarkan dalam undang-undang penanaman modal 2007 ini yang memberikan angin segar bagi investor, baik dalam maupun luar negeri. Salah satunya ada jaminan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal tanpa membedakan asal negara (berdasarkan Most Favored Nations/MFN) dan juga kepada sesama perusahaan penanam modal. Salah satu bentuk stimulasi dalam meningkatkan bidang investasi adalah adanya pengaturan dalam bidang pertanahan. Dalam UUPM 2007 tersebut diatur bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (duapuluh lima) tahun. Akan tetapi ketiga hal yang mengatur 9  Undang-undang Penanaman Modal yang baru ini sekaligus menggantikan undang-undang penanaman modal yang ada sebelumnya, yakni UUPMDN dan UUPMA. Walaupun pada akhirnya tidak lama setelah disahkan, UUPM 2007 ini dalam beberapa pasalnya dianulir oleh Mahkamah Konstitusi atas pengajuan Judicial Review. Juicial Review MK ini dituangkan dalam Putusan Nomor : 21-22/PUU-V/2007, yang dalam putusannya itu, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian. Pasal yang dianulir oleh MK adalah Pasal 22 (tentang insentif hak penguasaan tanah HGU, HGB dan Hak Pakai).  4 tentang penguasaan atas tanah inilah yang akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak berlaku. Pembahasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi berkisar bagaimana menciptakan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat umum, serta bagaimana regulasi tersebut dapat memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebutlah yang kiranya menjadi landasan pemikiran pemerintah dengan disahkannya UUPM 2007 ini. Hal yang menarik dalam UUPM 207 ini adalah ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP), padahal perihal hak-hak atas tanah tersebut sudah diatur dalam sebuah undang-undang pokok yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Hal ini mengindikasikan bahwa tanah dijadikan sebagai faktor penarik modal (investor), bagaimana tidak, karena di atas tanah semua aktivitas manusia itu dilaksanakan, termasuk kegiatan investasi (investasi langsung). Walaupun demikian, dengan peranan tanah sebagai aset yang mempengaruhi investasi, tanah masih dinilai memiliki permasalahan yang juga mempengaruhi kinerja investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, masalah pertanahan menjadi masalah klasik yang belum dapat diselesaikan secara baik dan menyeluruh. Apabila dikaitkan antara permasalahan investasi di satu sisi dengan masalah pertanahan di sisi lain, maka akan timbul suatu pertanyaan; Apakah tanah menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam rangka peningkatan investasi ?, selain masalah-masalah lain dalam peningkatan investasi pada umumnya yang sudah diuraikan pada paragraf terdahulu. Bagaimanapun, dilihat dari sifatnya, tanah merupakan pusat dari seluruh aktivitas manusia. Tanah sebagai unsur ruang yang strategis merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanah mempuyai sifat yang multi-dimensi , 10  yaitu fisik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia yang menempatinya; tanah mempunyai hubungan yang sifatnya religius-magis 11  dengan manusia di atasnya. Karena sifatnya yang strategis itu, tanah dianggap sebagai faktor utama dalam mendukung aktivitas manusia dalam hidupnya. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pelaksanaan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, menyatakan dengan tegas bahwa tanah adalah berada dalam penguasaan negara yang pengelolaan dan pemanfaatannya diarahkan guna mencapai kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Pasal 33 ayat (3) selengkapnya : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) ini pula yang menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-  10  Yuswanda A. Tumenggung, “Kebijakan Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah dalam Kaitannya dengan Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT & Hukum RENVOI, Nomor 3.27.III, 2005, hlm. 38. 11  Hilman Hadikusuma dalam Muhammad Yamin, “Problematika Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hlm. 2.  5 undang Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya dalam UUPA tersebut, diatur mengenai sumber daya agraria termasuk di dalamnya tanah. Dalam UUPA tersebut, ditentukan hak-hak atas tanah yang dapat dikuasai, baik oleh perorangan maupun badan hukum, dimana hak atas tanah ini diberikan oleh negara sebagai penguasa tertinggi terhadap tanah dengan menentukan dan mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dan bumi, air dan ruang angkasa; yang dalam UUPA hak atas tanah ini ditentukan pada Pasal 16, yaitu : Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan Hak-hak lain yang akan ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. 12  Sejalan dengan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945, serta dengan jiwa arah perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA ini lahir dan mengatur dengan jelas, dimana UUPA dijadikan umbrella act dalam pengelolaan sumber daya agraria, bagaimana sumber daya agraria – khususnya tanah – dapat digunakan, dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Didukung dengan alas hak atas tanah yang sudah ditetapkan dan dilindungi dengan sistem pendaftaran tanah demi kepastian hukum, tanah diarahkan sebagai modal dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Perekonomian yang diharapkan dapat memacu kesejahteraan, sebagai akibat yang diharapkan dari pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum di bidang pertanahan. 12  Selanjutnya dalam Pasal 53 UUPA disebutkan bahwa hak-hak atas tanah sementara ialah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu singkat. Sebagai pelaksanaan dari UUPA dalam hal HGU, HGB dan HP, maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang : Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Peran tanah yang strategis disebabkan dengan adanya kebutuhan ekonomis, yang dapat diakui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari masalah pertanahan. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka peran tanah akan semakin dibutuhkan dan semakin penting artinya. Disadari atau tidak, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara kebijakan hukum di bidang pertanahan dengan kesejahteraan rakyat yang hendak dicapai dengan memformulasikan tanah sedemikian rupa guna mencapai kesejahteraan. Permasalahannya sekarang adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan itu sendiri. Apakah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sudah cukup memadai guna mewujudkan kesejahteraan dimaksud. Hal ini tentunya berkaitan dengan permasalahan investasi yang sudah diuraikan terlebih dahulu. Bagaimanakah peran tanah sebagai salah satu faktor ekonomi 13  dapat mempengaruhi kinerja investasi, yang mana investasi tersebut merupakan salah satu indikator penting dalam membangun perekonomian suatu negara. Kalaulah dapat diambil suatu generalisasi bahwa tanah sebagai faktor modal dalam pembangunan, maka bagaimana peranan tersebut dapat dioptimalisasikan guna menjadi faktor penarik investasi sebagai salah satu sarana membangun perekonomian negara, tentunya dengan memposisikan tanah tidak sebagai komoditas, akan tetapi tanah dijadikan sebagai asset. Walaupun demikian, di satu sisi Indonesia sangat membutuhkan investasi (baik investasi dalam negeri (PMDN) 13  Faktor ekonomi meliputi : Faktor Alam termasuk di dalamnya adalah tanah, Faktor Modal. Faktor Keahlian (skill), sedangkan sektor ekonomi adalah : Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Industri dan Sektor Jasa. Dikemukakan oleh Martin Roestamy dalam perkuliahan Metode Penulisan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, tanggal 4 Maret 2008.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks