AGROPOLITAN , (Perbandingan Kawasan Budidaya Agropolitan di Desa Ngringinrejo Dan Desa Wedi Kabupaten Bojonegoro)

Please download to get full document.

View again

of 13
85 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Aspek Desa Belimbing Ngringinrejo Desa Salak Wedi 2010 Sebelum Sesudah Sebelum 2011 Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN X Sesudah Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016
Document Share
Document Transcript
Aspek Desa Belimbing Ngringinrejo Desa Salak Wedi 2010 Sebelum Sesudah Sebelum 2011 Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN X Sesudah Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016 Harga Perawatan Tidak Intensif STUDI PERBANDINGAN TENTANG KETIMPANGAN HASIL 6.000, 2012 Kesadaran Masyarakat Kurang Kualitas Komoditas Rendah KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA s/d AGROPOLITAN , , (Perbandingan Kawasan Budidaya di Desa Ngringinrejo Dan Pemasaran Desa Wedi Kabupaten Bojonegoro) Dijual 2014 ke luar desa Dijual di Desa itu Sendiri Berjualan di sepanjang jalan desa Berjualan 2015 di sepanjang jalan desa KHOIRUL FATIHIN Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga ABSTRACT Indonesia has the high potential of the agricultural sector, but this potential is not followed by the level of welfare of farmers. The development concept has been done also creates inequality in urban and rural areas. To that end, the government uses agropolitan concept for the regional development of Indonesia. The problem in this research is the inequality of result in Ngringinrejo village which main commodities is Starfruit and Wedi village which main commodities is Salak fruit. This inequality seen in three aspects, productivity, price, and ease of marketing. This study used a qualitative approach and comparative type of research. There are five aspects are compared: (1) Management Development ; (2) Physical Condition agropolitan Region; (3) Implementing Agency at the Village Level Policy; (4) Village Government Support; and (5) Community Support. Based on the discussion of qualitative analysis, it was found that the conditions of the five aspects can be said to be much different in the two villages. But beyond that there are conditions where the two villages experienced the same thing that is when the initial implementation of the policy. The condition is referred to as the phenomenon of price trap . The condition is caused by lower commodity prices, causing the village government's commitment in implementing policies too low, followed by public awareness in support of the policy is also low so care for commodities is also low, and the quality is too low lead and eventually back causing low price. However, the difference is that the village Ngringinrejo able to get out of this condition with the new administration at the end of While the conditions in the village of Wedi compounded by request of irrigation did not respected by district government. Key Words : Comparative, Inequality of result, Implementing Policy, PENDAHULUAN Alam menjadi sumber kekayaan penting bagi negara manapun, termasuk Indonesia yang merupakan negara agraris, dengan jumlah penduduk sebagian besar hidup di perdesaan dan menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Sebagai negara tropis dengan dua musim, Indonesia dilimpahi berkah kesuburan tanah yang mendukung tumbuhnya berbagai macam jenis tumbuhan. Secara geografis, alam Indonesia sangat potensial untuk kegiatan pertanian. Kondisi ini menguntungkan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Secara alamiah, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi pertanian. Apabila mampu dikelola secara optimal, keunggulan ini menjadi pondasi yang menopang kemandirian pangan nasional. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menunjang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sampai dengan tahun 2013, kontribusi sektor ini berada pada urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan. Menurut data BPS, pada tahun 2013, kontribusi sektor pertanian terhdap PDB Indonesia yakni sebesar 14,4 persen di bawah sektor Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016 perdesaan bergantung dari sektor ini. Sebesar 34,46% dari angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas. Kemudian diikuti dengan 21,42% pada sektor perdagangan dan 13,43% di industri pengolahan, serta 30,79% sisanya di lapangan pekerjaan lainnya. Artinya, sektor pertanian masih menjadi penyedia lapangan yang sangat potensial bagi Indonesia. Berikut ini adalah struktur penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utamanya. Industri Pengolahan sebesar 23,70 persen. Tidak hanya berkontibusi pada PDB Indonesia, sektor pertanian sudah menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat kebanyakan. Sebagian besar masyarakat Indonesia di ISSN X Grafik 1. Struktur Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2013 Sumber : BPS, Potensi Pertanian Indonesia : Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013 Berbanding terbalik dengan jumlah lapangan kerja di sektor pertanian, tingkat kesejahteran pelaku pertanian itu sendiri justru sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun Sebanyak 68,7 % rumah tangga miskin yang ada di perdesaan adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian, sedangkan 8,7 % adalah mereka yang tidak bekerja dan 4,8 % bekerja pada sektor Industri, serta 17,8 % sisanya adalah pekerjaan lainnya. Artinya, meskipun sektor pertanian mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang begitu luas, bukan berarti kesejahteraan dari pelaku pertanian sendiri masih memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Berikut adalah datanya: Grafik 2. Persentase Rumah Tangga Miskin di Perdesaan menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga Tahun 2013 Pertanian Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota dan Desa Tahun Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Kota Desa Kota + Desa Maret ,05 18,97 30,02 Sep-11 10,95 18,94 29,89 maret ,65 18,49 29,13 Sep-12 10,51 18,09 28,59 maret ,33 17,74 28,07 Sep-13 10,63 17,92 28,55 Sumber: BPS (diolah) Berkaitan dengan permasalahan ketimpangan desa-kota di atas maka salah satu ide yang dikemukakan adalah mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendiri, dimana keterkaitan dengan perekonomian kota harus bisa diminimalkan. Untuk hal tersebut, Pengembangan Kawasan Budidaya merupakan salah satu pendekatan pembangunan perdesaan berbasis pertanian dalam artian luas (termasuk kegiatan agrowisata, minapolitan dan sebagainya), dengan menempatkan kota-tani sebagai pusat kawasan dan ketersediaan 30,7 9 8 %, 7 0 % 6 8, 7 0 % 4,80% Sumber : BPS, Potensi Pertanian Indonesia : Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013 I n d u st ri T id a k B e k er ja L ai Pembangunan pada dasarny dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan n n y a sumberdayanya, sebagai modal tumbuh dan berkembangnya kegiatan saling melayani dan mendorong usaha agrobisnis antar desa-desa kawasan (hinterland) dan desa-desa sekitarnya. Sehingga masyarakat dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang ada, baik itu sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Pada saat yang sama, pembangunan juga memunculkan adanya kesenjangan, baik itu secara individu maupun secara kelompok masyarakat, bahkan kesenjangan juga terjadi antar wilayah atau kawasan. Seperti halnya yang sering terjadi adalah kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada umumnya, wilayah perkotaan lebih maju dalam berbagai aspek dibandingkan dengan wilayah pedesaan, misalkan secara infrastruktur, akses informasi dan lain sebagainya. Berkembangnya kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ternyata tidak memberikan efek penetesan ke bawah (trickle down effect), tetapi justru menimbulkan efek pengurasan sumberdaya dari wilayah di sekitarnya (backwash effect), dimana sumberdayasumberdaya yang ada di perdesaan terserap menuju ke daerah perkotaan, baik itu sumberdaya alam, tenaga kerja bahkan modal sekalipun. Hal ini yang kemudian menjadikannya konsentrasi penduduk miskin lebih banyak di perdesaan daripada di perkotaan. Seperti halnya di dalam tabel di bawah ini. terwujudnya sistem usaha agribisnis antara perkotaan dan perdesaan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Salah satu Kabupaten yang menerapkan kebijakan pengembangan kawasan budidaya agropolitan adalah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan assesment yang dilakukan melalui forum- forum FDG, lokakarya, dan workshop antara Pemkab dan stakeholder terkait, yang dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai 2009 maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan 3 kecamatan sebagai wilayah agropolitan di Kabupaten Bojonegoro yaitu : Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Kalitidu atau dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro menyebutnya sebagai Kawasan KADEKA. Ketiga kecamatan ini dipilih berdasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu, antara lain: 1. Geografis strategis, pusat produksi penghasil bahan baku dan transit. 2. Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya pertanian baik. 3. Demografis tingkat penduduk tinggi sebagai pensuplai tenaga kerja. 4. Infrastruktur relatif baik untuk mendukung agribisnis. 5. Memiliki komoditas unggulan yang potensial. 6. Kelembagaa n petani dan SDM mendukung. 7. Respon masyarakat dan pamong terhadap program pembangunan tinggi. 8. Memiliki potensi agrowisata. 9. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bojonegoro. 10. Memiliki embrio usaha agribisnis Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kabupaten Bojonegoro melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/183A/KEP/412.12/2008 menetapkan ketiga kecamatan ini sebagai lokasi pengembangan kawasan budidaya agropolitan di Kabupaten Bojonegoro. Komoditi unggulan dari ketiga kecamatan tersebut antara lain yaitu (1) Kecamatan Kapas dengan Komoditi unggulan Salak Wedi, (2) Kecamatan Dander dengan komoditi unggulan Peternakan dan Perikanan, serta (3) Kecamatan Kalitidu dengan komoditi unggulan buah belimbing. Setelah kurang lebih selama 5 tahun berjalan, yakni pada tahun 2015, mulai terlihat hasil dari kebijakan tersebut. Namun hasil ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan ekspektasi di awal. Dua desa yang nantinya akan menjadi lokasi penelitian dalam hal ini menunjukkan hasil yang berbeda. Kedua desa tersebut adalah Desa Ngringinrejo yang terletak di Kecamatan Kalitidu dengan komoditi unggulan yaitu buah belimbing, dan Desa Wedi yang terletak di Kecamatan Kapas dengan komoditi unggulan yaitu buah salak. Dua desa ini dipilih berdasarkan kesamaan kondisi dimana keduanya mengembangkan wilayah berbasis komoditi buah-buahan, berbeda dengan satu kecamatan lain yaitu kecamatan Dander dengan komoditi peternakan dan perikanan. Ketimpangan hasil tersebut antara lain ditunjukkan dengan jumlah produksi buah belimbing dan salak di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini komoditi buah belimbing Kabupaten Bojonegoro relatif mengalami kenaikan pasca ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Sedangkan jumlah produksi buah salak Kabupaten Bojonegoro justru cenderung turun. Berikut adalah datanya. Tabel 2. Jumlah Produksi Buah Belimbing dan Salak Kabupaten Bojonegoro Tahun adalah data kondisi sebelum dan sesudah kedua desa ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan budidaya agropolitan. Tabel 3. Kondisi Desa Sebelum dan Sesudah Ditetapkan Sebagai Lokasi Kawasan Sumber : Data Primer (Diolah) Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro 2016, (Diolah) Selain jumlah produksi komoditas yang menunjukkan ketimpangan, kondisi lain yang menunjukkan ketimpangan hasil adalah harga komoditas dan kemudahan pemasaran. Buah belimbing, dalam hal ini di desa Ngringinrejo mengalami kenaikan hingga 100 % sejak ditetapkannya desa tersebut sebagai kawasan agropolitan, Sedangkan harga buah salak di Desa Wedi tidak mengalami perubahan dari ditetapkannya sebagai kawasan agropolitan hingga sekarang. Terkait dengan kemudahan pemasaran, dimana sebelum ditetapkan sebagai kawasan agropolitan, warga Desa Ngringinrejo kesulitan untuk menjual hasil panen belimbingnya, bahkan hingga buah terlalu masak, sehingga harus dibawa dan dijual ke kotakota sebelah. Sedangkan untuk Desa Wedi, cara pemasaran dari dulu hingga sekarang juga tidak mengalami perubahan. Berikut Penelitian terkait dengan konsep pengembangan kawasan budidaya agropolitan juga pernah dilakukan di Desa Ngringinrejo dengan judul Dampak Sosial Dan Ekonomi Pembangunan di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro oleh Alifatul Khoiriyah dkk. pada tahun Terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yakni terkait dampak sosial dan dampak ekonomi bagi masyarakat dengan adanya agrowisata belimbing di Desa Ngringinrejo. Selain itu, penelitian terkait kebijakan pengembangan kawasan agropolitan juga pernah dilakukan oleh Ardhana Januar Mahardhani pada tahun 2012 dengan judul Implementasi Kebijakan di Kabupaten Tulungagung(Studi Kebijakan Pengembangan Kawasan Sendang Kabupaten Tulungagung). Dalam penelitian tersebut, kebijakan pengembangan kawasan budidaya agropolitan dilihat dari dua komponen yaitu isi kebijakan dan implementasi kebijakan. Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Yulistyo Suyatno dengan judul Penguatan StrategiPengembangan Kawasan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan di Kabupaten Semarang pada tahun 2008 dengan fokus permasalahan adalah adanya kesenjangan antara perencanaan strategi pengembangan kawasan agropolitan yang dicanangkan pemerintah dan penerapannya di Kabupaten Semarang. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada permasalahan ketimpangan hasil kebijakan pengembangan kawasan budidaya agropolitan yang terjadi di dua desa yakni Desa Ngringinrejo dan Desa Wedi Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan tersebut dilihat melalui metode perbandingan dimana dalam hal ini peneliti tidak hanya melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan budidaya agropolitan di wilayah yang berhasil tetapi juga di wilayah yang kurang berhasil sehingga diharapkan penelitian ini lebih kaya akan gambaran pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan budidaya agropolitan. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan tipe penelitian perbandingan (komparatif) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2005 : 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan / atau perbedaan dari dua kelompok atau lebih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan pendekatan kualiatif menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2005 : 4) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan/atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berlokasi di dua desa yakni Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu dan Desa Wedi, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan dilakukan selama 5 bulan dengan rincian tiga bulan pertama yakni pada bulan desember 2015 sampai dengan bulan maret 2016 dilakukan pengumpulan data awal terkait perubahan-perubahan pasca kedua desa tersebut ditetapkan sebagai kawasan budidaya agropolitan. Serta dua bulan selanjutnya yakni pada bulan April 2016 hingga Juni 2016 dilakukan penelitian terkait Implementasi Kebijakan di dua desa lokasi penelitian tersebut. Dalam penelitian kali ini, penentuan informan menggunakan teknik key person. Pemilihan key person ini tetap berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yakni informan adalah stakeholder yang terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan budidaya agropolitan ini, baik itu di tingkat Kabupaten maupun tingkat desa. Menurut Bungin (2007), teknik key person digunakan apabila peneliti telah mengetahui informasi terlebih dahulu tentang objek penelitian, sehingga dapat menentukan siapa yang menurutnya cocok sebagai informan. Sementara teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, pengumpulan data online dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan menurut padangan Miles dan Huberman (1992 : 16), yakni analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, terus-menerus, dan berulang-ulang. Ketiga kegiatan tersebut antara lain : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber yakni membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, selain itu juga membandingkan hasil wawanara informan satu dengan informan yang lainnya. HASIL DAN PEMBAHASAN Manajemen Pengembangan Kawasan Budidaya a. Perencanaan Pengembangan Kawasan Budidaya Menurut Nugroho dan Dahuri (2012), agropolitan merupakan pendekatan perencanaan pembangunan tipe bottom-up yang berkeinginan mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Kunci keberhasilan dari konnsep agropolitan ini adalah menetapkan setiap distrik (desa) sebagai suatu unit tunggal yang otonom dan mandiri yang mampu mengatur perencanaan serta pelaksanaan secara mandiri namun tetap terinterasi secara sinergis dengan sistem pengembangan wilayah kabupaten atau diatasnya. Dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya di Desa Ngringinrejo, proses perencanaan yang terjadi adalah perpaduan antara desa dan kabupaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten menyatakan bahwa seharusnya yang lebih berperan di sini adalah pihak desa yang secara sadar dan mandiri mengelola desanya untuk menjadi kawasan agropolitan. Sedangkan pihak Kabupaten membantu mengarahkan dalam perencanaan tersebut dan menyiapkan regulasinya. Dalam hal ini di Desa Ngringinrejo juga diadakan pertemuan bulanan yang disebut kemis pon-an atau yang dilaksanakan setiap hari kamis pon (kalender jawa) di setiap bulannya. Sedangkan dalam kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya di Desa Wedi, Ketua Gapoktan Salak Desa Wedi mengatakan bahwa semua kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan evaluasi semuanya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. b. Pendanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam pendanaan pada pengembangan kawasan agropolitan. Pertama adalah fakta bahwa sumber dana yang terdapat pada pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah. Dan yang kedua adalah biaya penggunaan teknologi dan kecocokannya dengan kondisi masyarakat dan lokasi desa (Douglass, 1981). Pembiayaan program yang ada di desa pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat petani, pengelola hasil, pemasar, dan penyedia jasa. Selain itu, dana stimultans yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk membiayai prasarana dan sarana yang bersifat publik dan strategis. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bojonegoro, pembiayaan dilakukan berdasarkan sistem sharing anggaran. Dinyatakan oleh Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro sekaligus Sekretaris UPT Kabupaten Bojonegoro, anggaran dapat diperoleh dari semua pihak yakni Kabupaten, desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ataupun dari pihak lain seperti CSR (Corporate Sosial Resoncibillity). Sementara itu, dari pihak Desa Ngringinrejo menyatakan bahwa selama ini dana yang digunakan dalam pengembangan kawasan agropolitan di desa Ngringinrejo mayoritas berasal dari swadaya, dalam artian setiap petani belimbing memiliki andil yang cukup besar dalam menyumbang dana tersebut. Selain itu, dana juga banyak berasal dari kas Pokdarwis yang diperoleh melalui tiket masuk sebesar Rp. 1000,- yang dibebankan kepada setiap pengunjung yang masuk kawasan agrowisata tersebut. Di samping itu, pemerintah desa juga memberikan kontribusi dana melalui alokasi dari APBDes. Sedangkan dari pihak Kabupaten juga memberikan pendanaan dalam bentuk fasilitas-fasilitas seperti gazebo, pemavingan, ataupun memberikan semacam pelatihan-pelatihan kepada pihak desa. Hal yang sama sebenarnya juga dilakukan di Desa Wedi, yakni pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur dan sudah berdiri bangunan-bangunan seperti gapura, perbaikan jalan, penerangan, dan gazebo. Namun keberlanjutan dari hal ters
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks