Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE

Please download to get full document.

View again

of 4
0 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE
Document Share
Document Tags
Document Transcript
    KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/MENKES/SK/I/2013  TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI DIFTERI PERTUSIS TETANUS  / HEPATITIS   B/ HAEMOPHILUS    INFLUENZA   TIPE b DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat perlu dilakukan imunisasi sebagai tindakan preventif; b.   bahwa berdasarkan rekomendasi Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) dan  Strategic Advisory Group of Experts on Immunization   (SAGE) , perlu mengintegrasikan vaksin Haemophilus Influenza   Tipe b (Hib) ke dalam Difteri Pertusis Tetanu  s/ Hepatitis   B (DPT/HB) sebagai Program Imunisasi untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat Pneumonia dan Meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus Influenza   Tipe   b;   c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Imunisasi Difteri Pertusis Tetanus  /  Hepatitis   B/ Haemophilus    Influenza   Tipe b; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 2.   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang...    - 2 - 3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6.   Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 7.   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 8.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 9.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan...    - 3 - 10.   Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 11.   Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/Menkes/ SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi; 12.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/ Per/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 13.   Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 482/Menkes/ SK/VI/2010 tentang Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional Universal Child Immunization   2010-2014 (GAIN UCI); 14.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI DIFTERI PERTUSIS TETANUS  / HEPATITIS   B/ HAEMOPHILUS    INFLUENZA    TIPE b. KESATU : Imunisasi  Difteri Pertusis Tetanus/Hepatitis   B/ Haemophilus    Influenza   Tipe b yang selanjutnya disebut Imunisasi DPT/HB/Hib ditetapkan sebagai imunisasi rutin yang diberikan di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. KEDUA : Imunisasi DPT/HB/Hib sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada sasaran usia 2 (dua) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan dengan  jadwal sebagai berikut: a.   Imunisasi DPT/HB/Hib 1 pada usia 2 (dua) bulan; b.   Imunisasi DPT/HB/Hib 2 pada usia 3 (tiga) bulan; c.   Imunisasi DPT/HB/Hib 3 pada usia 4 (empat) bulan; dan d.   Imunisasi DPT/HB/Hib lanjutan pada usia 15 (lima belas) bulan. KETIGA...    - 4 - KETIGA : Bagi bayi dan anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Imunisasi DPT/HB/Hib harus segera diberikan dengan interval pemberian minimal 4 (empat) minggu. KEEMPAT : Tahapan wilayah pemberian Imunisasi DPT/HB/Hib sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut: a.    Tahun 2013 meliputi Provinsi Jawa Barat, Bali, Nusa  Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; b.    Tahun 2014 meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten,  Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Sulawesi Selatan, serta Provinsi yang telah melakukan Tahun 2013; dan c.    Tahun 2015 meliputi seluruh Provinsi di Indonesia. KELIMA : Ketentuan lebih lanjut tentang Pemberian Imunisasi DPT/HB/Hib diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. KEENAM : Seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemberian Imunisasi DPT/HB/Hib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lain  yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2013 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NAFSIAH MBOI
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks