44_PK_Pdt.Sus_2012

Please download to get full document.

View again

of 18
30 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
putusan
Document Share
Document Tags
Document Transcript
    ak  a  m  a   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   k  a  m  a   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   b   l   i   k    I  n  d  o  n  e  s   i   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   b   l   i   k    I  n  d  o  n  e  s   i   k    I  n  d  o  n  e Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N No. 44 PK/Pdt.Sus/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT. RENAISSANCE CAPITAL ASIA, diwakili oleh SAMIN TAN selaku Direktur yang berkedudukan di Menara Bank Danamon Lt. 15, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. IV, No. 6, Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. GP AJI WIJAYA, S.H., 2. ERESENDI WINAHARTA, S.H., 3. RIFKI FEBRIADI, S.H., 4. HARDIANSYAH, S.H., M.H., Para Advokat dari kantor AJI WIJAYA, SUNARTO YUDO & CO. beralamat di Sequis Plaza, (dahulu Plaza DM) lantai 18, jalan Jenderal Sudirman, Kav. 25, Jakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Tergugat;melawan : ROBERT RICHARD SOWTER, pekerjaan Karyawan PT. RENAISSANCE CAPITAL ASIA, Warga Negara Australia, bertempat tinggal di Jalan Kemang Raya No. 24, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. SENO EDHIE, S.H., LL.M., 2. NATALIA SINTADEWI, S.H., dan 3. RIDWAN, S.H. para Advokat dan konsultan hukum dari kantor Hukum “SENO EDHIE & PARTNERS”, beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No. 9, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat-surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 353 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut : Hal. 1  dari 18 hal. Put. No. 44 PK/Pdt.Sus/2012 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1    ak  a  m  a   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   k  a  m  a   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   b   l   i   k    I  n  d  o  n  e  s   i   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   b   l   i   k    I  n  d  o  n  e  s   i   k    I  n  d  o  n  e Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1Bahwa pada tanggal 13 November 2007, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Employment Contract (Kontrak Kerja), yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hubungan ketenagakerjaan antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu merupakan perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja ). Perjanjian Kerja mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008, untuk masa kerja 2 (dua) tahun;2Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Australia, pemegang paspor Australia No. E 3043205. Dengan demikian Penggugat adalah Tenaga Kerja Asing, yang karena bekerja di Indonesia tunduk kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. KEPMENAKERTRANS RI No. Kep. 228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan KEPMENAKERTRANS RI No. Kep. 20/MEN/III/2004 tentang Tata cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta PERMENAKERTRANS No. Per. 07/ MEN/III/2007 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA;3Bahwa Penggugat adalah pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) No. 2CIJE 4003-G, yang berlaku sampai tanggal 1 April 2009;4Bahwa dalam Perjanjian Kerja tersebut, Penggugat dijanjikan oleh Tergugat, akan menerima:a. Gaji sebesar USD 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu USD) per tahun, setelah dipotong pajak yang ditanggung oleh Tergugat dan akan dibayarkan berkala secara tetap pada tanggal 28 setiap bulannya ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Penggugat; b. Bonus tahunan sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu USD), setelah dipotong pajak, akan dibayarkan berdasarkan pencapaian target kunci dan target keuangan yang akan ditetapkan dan disetujui bersama oleh Tergugat dan Penggugat;5Bahwa dalam Perjanjian Kerja tersebut, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Kerja, pemberitahuan tertulis wajib diberikan 3 (tiga) bulan sebelumnya oleh salah satu pihak, kecuali pemutusan tersebut terjadi karena kelalaian menurut kebijakan Perusahaan dan peraturan Ketenagakerjaan. Jika dengan alasan apapun Tergugat hendak memutuskan Perjanjian Kerja ini sebelum berakhirnya Masa Kerja selama 2 (dua) tahun, Penggugat akan menerima 3 (tiga) bulan gaji sebagai ganti pemberitahuan tersebut dan kompensasi lainnya dan/atau uang pemutusan hubungan kerja akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perpajakan yang berlaku di Indonesia saat hal itu terjadi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2     ak  a  m  a   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   k  a  m  a   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   b   l   i   k    I  n  d  o  n  e  s   i   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   b   l   i   k    I  n  d  o  n  e  s   i   k    I  n  d  o  n  e Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 6Bahwa selama bekerja, Penggugat telah melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan jabatan dan kedudukannya selaku Chief Executive Officer. Hal tersebut terbukti dengan tidak pernah dikeluarkannya satu kalipun surat teguran ataupun surat peringatan oleh Tergugat kepada Pengugat;7Bahwa pada tanggal 21 Januari 2009, Tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat mengenai pemutusan kontrak kerjanya, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat efektif akan berakhir pada tanggal 1 Februari 2009. Diberitahukan pula bahwa sesuai dengan isi Perjanjian Kerja, Penggugat akan menerima:a.3 bulan gaji sejumlah: USD 27.500 x 3 = USD 82.500 (delapan puluh dua ribu lima   ratus USD), sesuai dengan adanya pemberitahuan pemutusan kontrak kerja tersebut;b.Bonus untuk tahun 2008 sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu USD), di luar pajak;yang akan dibayarkan kepada Penggugat pada akhir bulan Februari 2009; Dalam surat tersebut, Tergugat juga mengakui tentang prestasi kerja yang baik yang telah dicapai oleh Penggugat selama masa kerjanya pada Perusahaan;8Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja tersebut adalah dikarenakan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh Tergugat pada saat itu, yang menyebabkan Tergugat harus mengontrol sumber keuangan dan memperketat pengeluarannya, di antaranya dengan memutus hubungan kerja dengan Penggugat;9Bahwa selanjutnya sampai dengan akhir Januari 2009, terdapat pengeluaran-pengeluaran Tergugat (antara lain berupa biaya pengobatan, akomodasi, tiket-tiket pesawat, dll) Rp. 46.310.395,-   (empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang telah disetujui oleh Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat;10Bahwa sampai dengan bulan Maret 2009, Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar hak-hak kompensasi Penggugat, yaitu berupa 3 (tiga) bulan gaji, bonus dan pengeluaran-pengeluaran lain (termasuk pengobatan) yang telah disetujui dan dijanjikan untuk dibayarkan kepada Penggugat pada akhir bulan Februari 2009;11Bahwa terkait dengan hal tersebut maka, pada tanggal 10 Maret 2009, Penggugat mengirimkan email/surat elektronik kepada Tergugat, untuk menanyakan mengenai pembayaran hak-hak kompensasinya. Tanggapan dari email tersebut adalah Penggugat diminta untuk bersabar karena keuangan Perusahaan masih belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran tersebut, dijanjikan kembali bahwa: Hal. 3  dari 18 hal. Put. No. 44 PK/Pdt.Sus/2012 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3     ak  a  m  a   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   k  a  m  a   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   b   l   i   k    I  n  d  o  n  e  s   i   h   A  g   u  n  g     R  e  p  u   b   l   i   k    I  n  d  o  n  e  s   i   k    I  n  d  o  n  e Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id a.Performance bonus dan 3 (tiga) bulan gaji akan dibayarkan sesegera mungkin;b.Biaya pengobatan dan lainnya yang telah disetujui, akan dibayarkan pada bulan Maret;12Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat, yang pada dasarnya mengundang untuk bertemu, guna membicarakan ataupun mengadakan negosiasi sehubungan dengan belum dibayarnya hak-hak kompensasi Penggugat;13Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 terjadi pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat, bertempat di kantor PT. Renaissance Capital Asia, Menara Bank Danamon 15 th  Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E.IV No. 6, Mega Kuningan, Jakarta. Namun pertemuan tidak menghasilkan suatu keputusan apapun, Tergugat bahkan secara lisan menyampaikan kepada Penggugat (melalui kami selaku kuasa hukumnya) bahwa Tergugat   tidak akan membayar sepeser pun dari apa yang sudah dijanjikan kepada Penggugat. Tergugat juga menyatakan tidak peduli pada hak kompensasi Penggugat sesuai yang telah dijanjikan dalam surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 21 Januari 2009 tersebut;14Bahwa pada tanggal 3 November 2009, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat, yang sekali lagi menyampaikan permintaan Penggugat, mengenai pembayaran hak kompensasinya. Dalam surat tersebut Penggugat juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian secara musyawarah menyangkut permasalahan ini, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain mengajukan permasalahan ini kepada pihak yang berwenang menanganinya dalam koridor upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia;15Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat, maka sesuai ketentuan yang berlaku, pada tanggal 16 Desember 2009, Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan;16Bahwa terkait dengan Permohonan tersebut, maka pada tanggal 24 Desember 2009, dengan Surat No: 7274/-1.835.3, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengundang Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada tanggal 29 Desember 2009, untuk memilih penyelesaian perkara tersebut melalui Mediasi, Konsiliasi ataupun Arbitrase. Dalam kesempatan tersebut, yang dipilih adalah Mediasi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks