44_IRMA SINTIA_0217048651

Please download to get full document.

View again

of 4
0 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Kasus sipadan Ligitan
Document Share
Document Transcript
  Nama : Irma Sintia Npm : 0217048651 Kelas : Reg 1A SENGKETA SIPADAN DAN LIGITAN A.PENDAHULUAN Sengketa Sipadan dan Ligitan  adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas   pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan (luas:   50.000 meter²) dengan koordinat:  4°6′52.86″N118°37′43.52″E  / 4.1146833°N 118.6287556°E  dan pulau Ligitan (luas: 18.000 meter²) dengan   koordinat:  4°9′N118°53′E  / 4.150°N 118.883°E . Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional .  B.PEMBAHASAN Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan antara Indonesia dan Malaysia dalam mempertahankan wilayah suatu negara. Pada tanggal 17 Desember 2002 merupakan hari yang sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia karena ICJ (International Court of Justice) menjatuhkan keputusan yang membuat negara Indonesia harus kehilangan 2 dari 17.500 pulau yang tersebar di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau yang terletak di selat Makasar, di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah. Pulau Sipadan merupakan pucuk gunung merapi dibawah laut yang memiliki luas 50000m² dan terletak 15mil laut dari pantai sabah dan 40 mil laut dari pantai Pulau Sebatik. Sedangkan Pulau Ligitan merupakan pulau karang yang terdiri dari semak belukar dan pohon seluas 18000 m² yang terletak 21 mil laut dari Pantai Sabah dan 57,6 mil dari pantai Pulau Sebatik diujung timur laut pulau Kalimantan. Namun lebih jauh sebelumnya sebenarnya pada masa kolonial sudah terjadi perselisihan antara pemerintahan Hindia Belanda dan Inggris dimana pemerintahan Inggris telah membuat peraturan mengenai perlindungan penyu (Turtle Preservation Ordinance) dan pernah melakukan penarikan pajak ke peternak penyu di pulau itu dan terdapat mercusuar dengan tulisan “dibangun oleh Inggris”. Yang kemudian di tentang oleh pemerintah Hindia Belanda karena Hindia Belanda lah yang merasa memiliki pulau tersebut. Konflik ini berawal ketika Indonesia dan Malaysia menyelenggarakan pertemuan teknis hukum laut pada tahun 1967 namun perselisihan pendapat mulai memanas dua tahun berikutnya pada tahun 1969 saat membahas batas landas kontinen negara. Kedua negara saling  mengklaim bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah negaranya masing-masing dengan cara memasukan dua pulau tersebut kedalam wilayah peta nasionalnya. Kemudian pada tahun 1988 Indonesia dan Malaysia menyepakati untuk masalah perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut dibawa dalam keadaan status quo ketika PM Mahathir Muhammad mengunjungi Jakarta dan dikukuhkan kembali saat Presiden Soeharto berkunjung ke Kuala Lumpur. Namun kedua belah pihak memiliki perbedaan dalam mengartikan status quo tersebut, pihak Indonesia mengartikan sebagai kedua pulau tersebut tidak boleh ditempati sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau tersebut selesai. Sedangkan pihak Malaysia mengartikan status quo dengan tetap berada di bawah Malaysia hingga permasalahan tersebut terselesaikan ,sehingga pengusaha Malaysia telah membangun resor, cottage, dan beberapa tempat penginapan. Melalui Menlu Ali Alatas Indonesia melayangkan nota protes karena membangun fasilitas di daerah sengketa. Karena konflik masih terus berlanjut Indonesia mengajak Malaysia menyelesaikan melalui “treaty of amity and coorporation”. Suatu lembaga diba wah naungan ASEAN yang beranggotakan para Menlu dari anggota ASEAN. Namun disini Malaysia menolak karena Malaysia telah terlibat sengketa Pulau Batu Puteh dengan Singapore sehingga Malaysia beranggapan akan mengakibatkan kekalahan jika kasus ini di selesaikan oleh Dewan Tinggi ASEAN. Pada awalnya Indonesia tidak ingin membawa kasus ini ke ICJ namun pada akhirnya pada tahun 1998 pemerintah Indonesia-Malaysia membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Delegasi Indonesia diwakili dengan pengacara internasional yang beranggotakan Prof. Alain Pellet dari Prancis, Prof. Alfred Soons dari Belanda, Sir Arthur Watts dari Inggris, Rodman R. Bundy dari Amerika, dan Loretta Malintoppi dari prancis. Indonesia mengajukan bukti bahwa pulau ini bagian dari wilayah negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan perjanjian Juanda. Malaysia mengajukan bukti bahwa kedua pulau ini bagian dari  Malaysia  dengan dasar perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris yang selanjutnya menjadi wilayah  Malaysia  setelah merdeka dari Inggris. Hakim ICJ menolak bukti Indonesia karena perjanjian Juanda hanya mengatur pembagian darat, bukan laut. Hakim juga menolak bukti  Malaysia  soal perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris. Pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ, kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity   (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris(penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title (rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu) akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di selat Makassar. [3]    C.PENUTUP Kasus lepasnya pulau sipadan dan pulau ligitan menjadi pukulan telak bagi Indonesia dan harus dijadikan pelajaran untuk kedepanya. Pemerintahan diminta lebih serius dan waspada dalam menjaga wilayah kesatuan republik Indonesia selain itu sebagai warga negera indonesia  juga harus turut ikut serta untuk melindungi dan menjaga apa yang telah bangsa ini miliki. Malaysia bisa memenangkan karena telah merawat pulau itu. Mereka mendirikan bangunan sebagai simbol bahwa mereka telah merawat dan menjadi pemilik pulau itu. Selain itu kerukunan antar negara juga perlu dijaga demi menjaga perdamaian dunia.  -Referensi : - https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sengketa_Sipadan_dan_Ligitan http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2018/03/kasus-sengketa-pulau-sipadan-dan-pulau-nigitan/   
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks