44-116-1-PB

Please download to get full document.

View again

of 16
6 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Economic
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  281 Opmalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 (Muhammad Fadli)Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014 OPTIMALISASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (The Opmizaon of Employment Policies in Facing The ASEAN Economic Community 2015) Muhammad Fadli Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi SelatanEmail: fadlilaw@gmail.comNaskah diterima: 21 Mei 2014; revisi: 20 Agustus 2014; disetujui: 22 Agustus 2014 Abstrak Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah salah satu pilar pembentukan Komunitas ASEAN dan merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang mulai di berlakukan pada tahun 2015. Pemberlakuan tersebut akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang bebas antar-negara di kawasan ASEAN. Arus bebas tenaga kerja terampil tersebut harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai peluang dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Hal yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dengan menggunakan metode penelian yuridis normaf dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan yang mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas atau tenaga kerja terampil. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai kebijakan lain yang mengamanatkan pemberian pelahan kerja serta pembentukan Badan Nasional Serkasi Profesi yang bertugas memberikan serkasi kompetensi kerja harus diopmalkan, guna mempersiapkan tenaga kerja terampil, berkualitas dan berdaya saing serta diakui oleh negara ASEAN lainnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Kata Kunci:  opmalisasi, kebijakan, tenaga kerja  Abstract   ASEAN Economic Community is one of the pillars of the establishment of the ASEAN Community which formally as a form of regional economic integraon that will enter into force by 2015. This enforcement will make ASEAN as a single market and producon based where there are ow of goods, services, investment and skilled labor that is free and free capital  ows among ASEAN member countries. Free ow of skilled labor should be used by Indonesia as an opportunity to absorb employment and reducing unemployment. The issue of this subject is how the government policy in the eld of labor in preparing skilled labour in facing the ASEAN Economic Community 2015. By using the method of juridical normave research can be concluded that there are a variety of employment policies supporng the creaon of high quality human resources or skilled labor.Thus, Law of Republic of Indonesia Number 13 year 2003 on Employment and another regulaons that mandate the provision of vocaonal training and the establishment of the Naonal Professional Cercaon which in charge of cerfying the competence of work must be opmized in order to prepare skilled labour, high quality and having compeveness and recognized by the other ASEAN countries in facing the ASEAN Economic Community 2015. Keywords:  opmizaon, policy, labor   282 Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, hlm. 281296Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014 A. Pendahuluan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang mulai diberlakukan dan ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang bebas. Adanya aliran komodi dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompef dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya ngkat kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN. Peluang integrasi ekonomi regional tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Indonesia. Hal tersebut mengingat jumlah populasi, luas dan letak geogra, dan nilai Produk Domesk Bruto (PDB) terbesar di ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam  ASEAN Economic Community. Krisis ekonomi yang melanda kusususnya kawasan Asia Tenggara mendorong Kepala Negara anggota ASEAN menyepakapembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community  ) dalam bidang Keamanan Polik (ASEAN Polical-Security Community  ), Ekonomi (ASEAN Economic Community  ), dan Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Culture Community  ) yang dikenal dengan Bali Concord   II dideklarasikan di Bali pada Oktober 2003. Selanjutnya Peringatan 40 tahun berdirinya ASEAN, bentuk kerja sama regional semakin diperkuat dan bertransformasi dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN (ASEAN Charter  ) pada KTT ASEAN ke-13 pada tanggal 20 November 2007 di Singapura.   Para Kepala Negara atau Pemerintahan Negara-Negara Anggota ASEAN yang berkumpul di Singapura dalam rangka memperinga 40 tahun pendirian ASEAN menyepaka Piagam ASEAN atau ASEAN Charter. Kesepakatan dan penandatanganan Piagam ASEAN tersebut   bertujuan   untuk mengintensian pembentukan komunitas melalui peningkatan kerja sama dan integrasi kawasan melalui pembentukan Komunitas ASEAN. Adapun salah satu pilar Komunitas ASEAN yaitu, pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN sebagaimana Deklarasi Bali Concord II, dimana salah satu tujuan kerjasama dan integrasi kawasan tersebut dalam bidang ekonomi diatur dalam Bab I, Pasal 1 angka 5 dan 6 Piagam ASEAN, sebagai berikut: “To create a single market and producon base wich is stable, prosperous, highly compeve and economically integrated with eecve facilitaon for trade and investment in wich there is free ow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labor; and freer of capital, and to alleviate  poverty and narrow the development gap within ASEAN trough mutual assistance and cooperaon.”    Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, diketahui bahwa negara-negara anggota ASEAN bertekad untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompef, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efekf untuk perdagangan dan investasi yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas; mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama mbal balik. Bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN, cetak biru yang merupakan arah panduan Masyarakat  283 Opmalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 (Muhammad Fadli)Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014 Ekonomi ASEAN (MEA) dan jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar juga disepaka.  Pemberlakuan cetak biru tersebut dindaklanju Pemerintah Indoesia dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi  Associaon of Southeast Asian Naons Tahun 2011. Hal tersebut merupakan buk dari keseriusan Pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi  Associaon of Southeast Asian Naons   (ASEAN Economic Community  -AEC) Tahun 2011 untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional.Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC Blueprint   merupakan pedoman bagi negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. AEC memuat empat pilar utama yaitu: 1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas, 2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi nggi dengan elemen peraturan kompesi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce,  3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam), dan 4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.Integrasi ekonomi tersebut memberi berbagai peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Salah satu diantaranya adalah arus bebas tenaga kerja terampil atau terdidik. Hal ini membutuhkan perhaan yang serius bagi pemerintah Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki aset Sumber Daya Manusia (SDM) yang begitu melimpah. Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Stasik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2013 sebanyak 248,8 juta orang dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 125,3 juta orang.   Hal tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan berat bagi Indonesia. Pemerintah maupun seluruh stakeholder   harus mempersiapkan diri dalam menghadapi pengaruh arus bebas tenaga kerja tersebut, agar momentum ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai peluang dalam mengurangi pengangguran dan memanfaatkan berbagai lapangan kerja baik di dalam maupun di luar negeri bukan menjadi penonton di negeri sendiri dan menjadi pihak yang dirugikan jika lapangan kerja dalam negeri lebih banyak menyerap tenaga kerja terampil dari luar negeri. Peran pemerintah sebagai regulator menjadi sangat penng guna melindungi tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terbagi menjadi empat besaran, yakni: (a) Pelahan keterampilan kerja, (2) Penempatan tenaga kerja, (3) Hubungan industrial dan  jaminan sosial tenaga kerja, dan (4) Pengawasan ketenagakerjaan. Sebagai sebuah program yang berkaitan langsung dengan pengembangan  284 Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, hlm. 281296Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014 Sumber Daya Manusia (SDM), lebih-lebih dalam situasi dimana SDM Indonesia belum menjadi modal sumber daya yang kompeten, kondisi yang dialami oleh program pelahan keterampilan kerja justru memprihankan. Pelahan belum mendapat posisi penng dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional dan belum menjadi gawe nasional.   Hal ini perlu menjadi perhaan utama pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengingat tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan keterban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Negara bertujuan melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Momentum MEA 2015 yang telah disepaka oleh Pemerintah Indonesia memberikan konsekuensi kepada bangsa Indonesia sebagai bagian dari ASEAN untuk menyesuaikan diri dan tanggap dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan peluang baru melalui transformasi ASEAN dari suatu Asosiasi menjadi Komunitas ASEAN berdasarkan Piagam ASEAN. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dibanding negara ASEAN lainnya harus dijadikan sebagai peluang bukan malah menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja domesk, menjadi penonton masuknya tenaga kerja asing dan menambah jumlah pengangguran angkatan kerja. Maka dari itu, Indonesia harus siap dalam menghadapi MEA 2015 atau pasar tunggal ASEAN. Kesiapan tersebut baik dari segi kualitas SDM maupun dari segi kesiapan hukum nasional sangat dibutuhkan. Sebagai negara hukum yang bercirikan negara hukum kesejahteraan (welfare state ) pemerintah memegang peran penng dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan yang mengakomodasi kepenngan rakyat demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang dicita- citakan. Dengan berlakunya MEA di Tahun 2015 Indonesia harus siap menghadapi berbagai tantangan, kesiapan baik dari aspek kualitas SDM maupun kesiapan dari aspek hukum nasional untuk menghadapi persaingan global khususnya arus bebas tenaga kerja terampil. Kualitas SDM merupakan hal yang sangat perlu untuk dikembangkan untuk meningkatkan daya saing bangsa menghadapi persaingan global khususnya MEA 2015. Menurut Robert J. Eaton, CEO Chrysler Corporaon, Amerika Serikat: “The only we can beat the compeon is with people”  , Eaton menegaskan bahwa di tengah-tengah pesatnya kecanggihan teknologi, peran SDM dalam menentukan keberhasilan perusahaan dak bisa diabaikan, ibarat pepatah SDM merupakan sumber keunggulan kompef yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Hal ini berbeda dengan teknologi produk dan proses produksi yang dinilai semakin berkurang keampuhannya sebagai sumber keunggulan kompef. Kesuksesan pemasaran  jasa sangat tergantung pada SDM yang dimiliki.   Peningkatan kualitas SDM baik angkatan kerja maupun pekerja dalam negeri harus dapat mendapatkan perhaan yang serius oleh pemerintah maupun pihak swasta agar dapat bersaing dengan tenaga kerja terampil (skilled labor)  yang masuk dari luar negeri yang merupakan dampak diberlakukannya MEA 2015. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu, dengan menyiapkan kebijakan nasional yang mengarah kepada pengembangan dan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks