357374957-Perda-Daerah-Penyangga-No-2-Tahun-2013.pdf

Please download to get full document.

View again

of 15
3 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Download 357374957-Perda-Daerah-Penyangga-No-2-Tahun-2013.pdf
Document Share
Document Transcript
  7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 2 TAHUN 2013  TENTANG PENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL UJUNG KULON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang : a.    bahwa Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 yang dikelola dengan sistem zonasi guna menjamin kelestarian fungsinya sebagai penyangga kehidupan, pengawetan keragaman hayati di dalam taman nasional dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan penting yang dapat menunjang kesejahteraan manusia pada saat sekarang dan masa mendatang;  b.    bahwa kelestarian sumber daya alam dan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon sangat tergantung pada pemahaman, kesejahteraan dan peran serta masyarakat yang hidup di sekitar taman nasional; c.    bahwa pengelolaan daerah di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Pandeglang, sehingga kehidupan dan perikehidupan masyarakat di daerah tersebut turut ditentukan oleh usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten, pemerintah Propinsi Banten dan pemerintah pusat, serta dukungan dari lembaga-lembaga  yang peduli sosial, budaya dan lingkungan hidup, melalui cara-cara yang terpadu guna tercapainya manfaat yang optimal berkesinambungan sepadan dengan lestarinya  Taman Nasional Ujung Kulon; d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, daerah di luar Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan Daerah Penyangga, perlu mendapat kekuatan hukum melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon:  8 Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3.   Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 sebagaimana telah diubah ); 4.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya  Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 5.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan  Taman Wisata Alam. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1994 Nomor 25; 9.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803; 10.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15; 11.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  9 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 12.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 13.   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 14.   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian  Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL UJUNG KULON.   BAB I KETENTUAN UMUM   Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.   Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2.   Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3.   Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5.   Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat  10 manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 6.   Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7.    Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. 8.   Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu / spesifik / khusus. 9.   Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 10.   Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 11.   Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. 12.   Genus adalah salah satu bentuk pengelompokan dalam klasifikasai makhluk hidup yang lebih rendah dari familia yang memiliki kesamaan morfologi dan kekerabatan yang dekat. 13.    Taman Nasional Ujung Kulon yang selanjutnya disingkat TNUK adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi  yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan luas 122.956 Ha. 14.   Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang selanjutnya disingkat BTNUK adalah lembaga pemerintah yang menjadi pemangku / pengelola TNUK. 15.   Daerah Penyangga TNUK adalah wilayah yang berada diluar kawasan  TNUK, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara, lahan maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan TNUK. 16.   Pengelolaan Daerah Penyangga adalah upaya terpadu, penetapan, perencanaan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan daerah penyangga, yang diupayakan untuk mendukung usaha peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian  Taman Nasional, dan pengelolaannya tetap berada ditangan yang berhak. 17.   Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 18.   Masyarakat Setempat adalah orang seorang, kelompok orang yang  berbadan hukum yang mendiami Daerah Penyangga TNUK.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks