2017, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

Please download to get full document.

View again

of 14
52 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
1804, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BPKP. Tunjangan Kinerja. Pencabutan. PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN
Document Share
Document Transcript
1804, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BPKP. Tunjangan Kinerja. Pencabutan. PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 3. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272); 2017, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi negara. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan , 1804 fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 9. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan yang terdiri dari kelas satu (1) sampai dengan kelas tujuh belas (17) sebagai salah satu dasar pemberian besaran tunjangan kinerja Pegawai. 10. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai. Pasal 2 (1) Pegawai di Lingkungan BPKP, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan. (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Jabatan Pimpinan Tinggi; b. Jabatan Administrasi; dan c. Jabatan Fungsional. (4) Kelas Jabatan untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besar tunjangan kinerja yang diberikan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pasal 3 Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada Pegawai di Lingkungan BPKP yang: a. tidak mempunyai jabatan tertentu; b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; 2017, d. dipekerjakan atau diperbantukan pada badan/instansi lain di luar Lingkungan BPKP; e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; f. diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau g. dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian tidak dengan Hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pasal 4 (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan terhitung mulai bulan Juni (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Pasal 5 (1) Kepala BPKP yang mengepalai dan memimpin Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diberikan tunjangan kinerja sebanyak 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di Lingkungan BPKP. (2) Tunjangan kinerja bagi Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari Pasal 6 Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. , 1804 Pasal 7 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1372), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2017, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA , 1804 LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAFTAR,, DAN BAGI PIMPINAN TINGGI I. PIMPINAN TINGGI MADYA 1 Sekretaris Utama ,00 2 Deputi Kepala BPKP ,00 II. PIMPINAN TINGGI PRATAMA 1 Kepala Biro di Sekretariat Utama ,00 2 Direktur di Kedeputian ,00 3 Inspektur ,00 4 Kepala Pusat-Pusat ,00 5 Kepala Perwakilan ,00 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA 2017, LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAFTAR,, DAN BAGI ADMINISTRASI I. ADMINISTRATOR 1 Kepala Bagian di Sekretariat Utama ,00 2 Kepala Subdirektorat di Kedeputian ,00 3 Kepala Bidang di Pusat-Pusat ,00 4 Kepala Bagian di Pusat-Pusat ,00 5 Kepala Bagian di Perwakilan ,00 II. PENGAWAS 1 Kepala Subbagian di Sekretariat Utama ,00 2 Kepala Subbagian di Inspektorat ,00 3 Kepala Subbidang di Pusat-Pusat ,00 4 Kepala Subbagian di Pusat-Pusat ,00 5 Kepala Subbagian di Perwakilan ,00 III. PELAKSANA 1 Lead Assessor Management Assessment Center ,00 2 Assessor Management Assessment Center ,00 , Pemberi Konsultansi dan Bantuan Hukum ,00 4 Penelaah Hukum ,00 5 Penganalisis dan Penyusun Peraturan Perundang-undangan 6 Analis Ketatalaksanaan Tingkat I (Ketua Tim) ,00 7 Analis Organisasi Tingkat I (Ketua Tim) 8 Asisten Assessor Management Assessment Center 9 Asisten Pemberi Konsultansi dan Bantuan Hukum 10 Asisten Penelaah Hukum 11 Asisten Penganalisis dan Penyusun Peraturan Perundang-Undangan 12 Bendahara Pengeluaran Tingkat I (Bendaharawan Pengeluaran Pusat) 13 Bendahara Pengeluaran Tingkat II (Bendaharawan Perwakilan/Pusat-Pusat/ Inspektorat) 14 Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan Tingkat I (Kantor Pusat) 15 Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat I (Kantor Pusat) 16 Sekretaris Pimpinan Tingkat I 17 Analis Ketatalaksanaan Tingkat II (Anggota Tim) ,00 18 Analis Organisasi Tingkat II (Anggota Tim) ,00 19 Penata Usaha Keuangan Tingkat I (Penata Usaha Keuangan Pusat) ,00 20 Pengadministrasi Umum Tingkat I ,00 21 Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan Tingkat II (Bukan Kantor Pusat) ,00 22 Pengelola Diklat dan Ujian ,00 23 Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 24 Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat II (Unit Kerja Mandiri: Perwakilan/Pusat , ,00 2017, Pusat/Inspektorat) 25 Penyedia Layanan Informasi Kehumasan ,00 26 Penyusun Anggaran ,00 27 Sekretaris Pimpinan Tingkat II ,00 28 Pembuat Daftar Gaji/Tunjangan Kinerja ,00 29 Penata usaha Keuangan Tingkat II (Perwakilan/Pusat-Pusat/Inspektorat) 30 Pengelola Data Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) , ,00 31 Penghubung Antarinstansi/Lembaga (Pusat) ,00 32 Teknisi Bangunan dan Instalasi Air ,00 33 Teknisi Elektrikal dan Mekanikal ,00 34 Verifikatur Keuangan Tingkat I (Verifikatur Keuangan Pusat) 35 Verifikatur Keuangan Tingkat II (Verifikatur Keuangan Unit Kerja Mandiri: Perwakilan/Pusat-Pusat/Inspektorat) , ,00 36 Juru Bayar ,00 37 Pengadministrasi Perjalanan Dinas ,00 38 Pengadministrasi Umum Tingkat II ,00 39 Pengelola Media Kehumasan ,00 40 Pengelola Perpustakaan ,00 41 Pengemudi Tingkat I ,00 42 Penghubung Antarinstansi/Lembaga (Perwakilan) ,00 43 Satuan Pengamanan Tingkat I (Komandan) ,00 44 Caraka ,00 45 Operator Telekomunikasi ,00 46 Pengemudi Tingkat II ,00 47 Pengganda ,00 48 Petugas Piket Diklat ,00 49 Pramukantor ,00 50 Pramutamu ,00 51 Satuan Pengamanan Tingkat II (Anggota) ,00 52 Pemandu ,00 , Pengagenda ,00 54 Pramubakti/Pramusaji ,00 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA 2017, LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAFTAR,, DAN BAGI FUNGSIONAL I. FUNGSIONAL AUDITOR 1 Auditor Utama ,00 2 Auditor Madya sebagai Koordinator Pengawasan ,00 3 Auditor Madya ,00 4 Auditor Muda ,00 5 Auditor Pertama ,00 6 Auditor Penyelia ,00 7 Auditor Pelaksana Lanjutan ,00 8 Auditor Pelaksana ,00 II. FUNGSIONAL WIDYAISWARA 1 Widyaiswara Utama ,00 2 Widyaiswara Madya ,00 3 Widyaiswara Muda ,00 4 Widyaiswara Pertama ,00 III. FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN , Analis Kepegawaian Utama ,00 2 Analis Kepegawaian Madya ,00 3 Analis Kepegawaian Muda ,00 4 Analis Kepegawaian Pertama 5 Analis Kepegawaian Penyelia 6 Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan ,00 7 Analis Kepegawaian Pelaksana ,00 IV. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 1 Pranata Komputer Utama ,00 2 Pranata Komputer Madya ,00 3 Pranata Komputer Muda ,00 4 Pranata Komputer Pertama 5 Pranata Komputer Penyelia 6 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan ,00 7 Pranata Komputer Pelaksana ,00 V. FUNGSIONAL ARSIPARIS 1 Arsiparis Utama ,00 2 Arsiparis Madya ,00 3 Arsiparis Muda ,00 4 Arsiparis Pertama 5 Arsiparis Penyelia 6 Arsiparis Pelaksana Lanjutan ,00 7 Arsiparis Pelaksana ,00 VI. FUNGSIONAL DOKTER UMUM 1 Dokter Umum Utama ,00 2 Dokter Umum Madya ,00 3 Dokter Umum Muda ,00 4 Dokter Umum Pertama ,00 VII. FUNGSIONAL DOKTER GIGI 2017, Dokter Gigi Utama ,00 2 Dokter Gigi Madya ,00 3 Dokter Gigi Muda ,00 4 Dokter Gigi Pertama ,00 VIII. FUNGSIONAL PERAWAT GIGI 1 Perawat Gigi Penyelia 2 Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan ,00 3 Perawat Gigi Pelaksana ,00 IX. FUNGSIONAL PERAWAT UMUM 1 Perawat Penyelia 2 Perawat Pelaksana Lanjutan ,00 3 Perawat Pelaksana ,00 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks