2015, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan

Please download to get full document.

View again

of 176
22 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
No. 1911, 2015 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KPU. Tata Naskah Dinas. Pencabutan. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
Document Share
Document Transcript
No. 1911, 2015 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KPU. Tata Naskah Dinas. Pencabutan. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf f, dan Pasal 10 ayat (4) huruf f, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sebagai pelaksanaan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 2015, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA. , No.1911 Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di jajaran KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara intern dan/atau ekstern dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 3. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo Komisi Pemilihan Umum, dan cap/stempel dinas. 4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU RI, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undangundang Pemilihan. 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil 2015, No Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan. Pasal 2 (1) Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan untuk penyusunan Tata Naskah Dinas bagi: a. KPU RI; b. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi: a. jenis dan Format Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. kewenangan penandatanganan Naskah Dinas; dan e. pengendalian Naskah Dinas. Pasal 3 (1) Pedoman Naskah Dinas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Format Naskah Dinas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. , No.1911 Pasal 4 Tata Naskah Dinas di bidang keuangan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tunduk pada Peraturan ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah dan administrasi kepegawaian. Pasal 5 (1) Naskah Dinas yang telah ada dan sedang diproses pada saat Peraturan ini disusun, dinyatakan sah. (2) Naskah Dinas yang sedang diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap wajib disesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan ini diundangkan. Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2015, No Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd HUSNI KAMIL MANIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No , No.1911 2015, No
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks