17PJ_PER10.pdf

Please download to get full document.

View again

of 12
28 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-10/PJ/2017 TENTANG : TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  LAMPIRANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : PER-10/PJ/2017TENTANG : TATA CARA PENERAPANPERSETUJUAN PENGHINDARANPAJAK BERGANDAA. Ketentuan bagi Pemotong dan/atau Pemungut Pajak dan Kustodian. 1. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atassetiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh. 2. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajaksesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku dan wajib disampaikan kepada WPLN. 3. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tetap harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutanpajak walaupun tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut dengan mencantumkanbesarnya penghasilan bruto dan mencantumkan NIHIL” pada kolom jumlah PPh yang dipotongdan/atau dipungut. Bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak dimaksud tidak wajibdisampaikan kepada WPLN. 4. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan SPT Masa dengan dilampiri fotokopi SKDWPLN yang telah dilegalisir dan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke Kantor PelayananPajak. 5. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus memastikan bahwa WPLN telah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini untuk dapatmenerapkan ketentuan dalam P3B. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak memastikan pemenuhanpersyaratan tersebut dengan melakukan penelitian atas SKD WPLN yang telah disampaikan olehWPLN. 6. Penelitian atas SKD WPLN (Form DGT-1  atau Form DGT-2)  untuk memastikan bahwa penerimapenghasilan bukan Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia harus dilakukan oleh Pemotong dan/atauPemungut Pajak. Dalam hal penerima penghasilan adalah Subjek Pajak dalam negeri, Pemotongdan/atau Pemungut Pajak wajib memotong dan/atau memungut pajak yang terutang sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, Keberadaan Subjek Pajak Dalam Negeri untukForm DGT-1 ditentukan: 1) dalam Part V butir 3 tercantum alamat WPLN di Indonesia; atau 2) dalam Part V butir 6 tercantum bahwa WPLN mempunyai tempat tinggal tetap di Indonesia;atau 3) dalam Part V butir 7 tercantum tempat kediaman WPLN di Indonesia; atau 4) dalam Part VI butir 1, 2, atau 3 mencantumkan tempat pendirian, tempat kedudukan, ataualamat kantor pusat WPLN di Indonesia. 7. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian apakah tujuan utama atau salahsatu tujuan utama transaksi atau pengaturan skema transaksi ( arrangement  ) adalah untukmendapatkan manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B denganmemastikan apakah SKD WPLN Form DGT-1 mencantumkan jawaban: 1) “Yes” dalam Part V Butir 4; atau 2) “Yes” dalam Part VI Butir 5. P3B tidak diterapkan dalam hal salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan sesuai denganangka 1) atau 2) di atas. 8. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian terjadi atau tidaknyapenyalahgunaan P3B dengan memastikan apakah SKD WPLN mencantumkan jawaban “No untuksalah satu atau seluruh pertanyaan dalam Butir 7 sampai dengan Butir 10 pada Part VI. P3B tidakditerapkan dalam hal salah satu atau seluruh jawaban WPLN penerima penghasilan adalah “No”. 9. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian apakah WPLN merupakan beneficial owner   yang dipersyaratkan dalam P3B dengan memastikan apakah SKD WPLN Form  DGT-1mencantumkan jawaban : 1) “Yes” dalam Part V Butir 5; atau 2) “Yes” dalam Part VII Butir 1; atau 3) “No” untuk salah satu atau seluruh pertanyaan dalam Part VII Butir 2 sampai dengan Butir 4;atau 4) “Yes” dalam Part VII Butir 5. P3B tidak diterapkan dalam hal salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan sesuai denganangka 1), 2), 3), atau 4) di atas. 10 Dalam hal WPLN penerima penghasilan adalah pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B,Bank Sentral atau lembaga-lembaga tertentu yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3Batau yang telah disepakati oleh otoritas pajak indonesia dan otoritas pajak negara mitra atauyurisdiksi mitra P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus memastikan bahwa lembagatersebut benar-benar merupakan lembaga yang dimaksud dalam P3B dengan melakukan penelitianterhadap SKD WPLN dan/atau Certifícate of Residence  dan/atau surat keterangan denganpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal ini. 11. Untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan dari transaksi pengalihan saham  atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di bursa efek di Indonesia, selain bunga dandividen yangditerima atau diperoleh WPLN melalui Kustodian: a. Form DGT-2 harus diisi secara lengkap dan ditandatangani atau diberi tanda yang setaradengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksimitra P3B, serta disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tandatangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksimitra P3B; b. Form DGT-2 asli diserahkan kepada Kustodian oleh WPLN penerima penghasilan; c. Kustodian wajib menyerahkan Form DGT-2 asli yang masih berlaku yang diterima dari WPLNkepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak; d. Dalam hal WPLN penerima penghasilan menerima penghasilan dari beberapa sumber,Kustodian dapat membuat fotokopi lembar ke-1 dari Form DGT-2 dan meminta legalisasikepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Kustodian terdaftar sebagai Wajib Pajak; e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang melegalisasi fotokopi lembar ke-1 dari Form DGT-2 wajibmenatausahakan 1 (satu) lembar legalisasi tersebut di KPP, dan Form DGT-2 asli dikembalikankepada Kustodian; f. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan,pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, keberatan, pembetulan, pengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yangtidak benar, atau pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar;Kustodian harus menyampaikan Form DGT-2 asli sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan perpajakan yang berlaku; g. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajaksesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B berdasarkan Form DGT-2 yang masih berlakuatau fotokopi Form DGT-2 yang telah dilegalisasi yang disampaikan oleh Kustodian danmenyimpan fotokopi Form DGT-2; h. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib membuat tanda bukti pemotongan dan/ataupemungutan pajak serta wajib menyerahkannya kepada WPLN melalui Kustodian. 12. Untuk pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLNbank dan dana pensiun: a. Form DGT-2 harus diisi secara lengkap dan ditandatangani atau diberi tanda yang setaradengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman, di negara mitra atau yurisdiksimitra P3B, serta disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tandatangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksimitra P3B; dan b. Form DGT-2 asli diserahkan oleh WPLN kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak 13. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur JenderalPajak ini tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib memotongdan/atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang PPh. 14. SKD WPLN dan Certificate of Residence  wajib disimpan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.B. Pengadministrasian SKD WPLN oleh Kantor Pelayanan Pajak. 1. Petugas yang menerima SPT Masa wajib meneliti kelengkapan SPT Masa Pemotong dan/atauPemungut Pajak yang sekurang-kurangnya dilampiri dengan bukti pemotongan dan/ataupemungutan pajak dan fotokopi SKD WPLN yang telah dilegalisasi. 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian kebenaran atas jumlah pajak yang dipotongdan/atau dipungut dengan mencocokkan fotokopi SKD WPLN yang telah dilegalisasi dengan namaWPLN yang tercantum dalam bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak. 3. Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut Pajak belum melaksanakan kewajibannya sesuai denganketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajibmenindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Dalam hal informasi yang terdapat dalam SKD WPLN mengindikasikan keberadaan bentuk usahatetap dari WPLN di Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan informasi tersebut ke KantorPelayanan Pajak yang berwenang untuk diteliti kebenarannya atau ditindaklanjuti sesuai denganketentuan yang berlaku. 5. SKD WPLN dan bukti pemotongan dan/atau pemungutan yang dilaporkan oleh Pemotong dan/atauPemungut Pajak direkam dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  C. Bentuk Form DGT-1
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks