: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 GUBERNUR RIAU

Please download to get full document.

View again

of 13
165 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR: I TiIII]N 2OL6 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAII PROVINSI RIAU DET{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA GUBERNUR RIAU. Menimbang
Document Share
Document Transcript
GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR: I TiIII]N 2OL6 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAII PROVINSI RIAU DET{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA GUBERNUR RIAU. Menimbang : a. baflwa dalam rangka efektivitas, ehsiensi dan slnerqlras penyelenggaraan penelitian darr pengembangan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, perlu ditetapka_n pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimala yang dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetadkan Peraruran Gubemur renrarg Pedomar Penelirian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pembentukai Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (IffbaJart Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), Sebagai Undaag-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan l,ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dare Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 3- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2014 No13lot 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undarrg- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terltar\g Pemerintahan Daerai (Lembaral Negara Republik -z- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahal Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terltarrg Administrasi Pemerintahan (Lembaral Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Tel. rologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 6. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitiare dan Pengembangai di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 246t: MEMUTUSNAN: Menetapkan : PERATITRAN GUBERIIUR TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKI'NGAIT PEMERINTAII PROVINSI RIAU BA3 I KETENTUAN UMUM Pasa.l 1 Dalam Peraturan Gubemur ini dimaksud dengan: 1- Provinsi adalah Provinsi Riau; 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau; 3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsl Riau 4. Gubemur adalah Gubernur Riau; 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau atau sebutan lain selanjutnya disebut Badan Litbang adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakar penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasiatl, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dar manajemen kelitbaigan di bidang penyelenggaraal Pemerintah Provinsi Riau; 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daeratr dan Dewaa Perwakilal Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah n yang menjadi kewenangan Daerah; 7. Penelitial adalah kegiata! yang dilakukan menurut kaidah da-n metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dart keterangan yang berkaitan dengal pemahaman darl pembul,.tia! kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan darr teknologi yarg terkait dengan Pemerintah Proyinsi Riau; l' r4. L Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yarg dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yaflg terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau; Pengembaigan adalah kegiatal ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah darl teod ilmu pengetahuan yarg terbuhi kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau; Perekayasaal adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dal teknoiogi dalam bentuk desain dan rarlcang bangun untuk menghasilkal nilai, produk, dan/atau proses produksi dengal mempertimbargkan keterpaduan sudut pafldang dan/atau konteks tekrdkal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau; Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dar'/ ata.u ilmu pengetahuan dan telo-rologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggariaan Pemerintah Pror.insi Riau; Pengoperasiar adalah uji operasional atas suatu produk kebljakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatar pendampingan dan supervisi guna modifrkasi darr penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemedntah Provinsi Riau;. Evaluasi Kebljakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebljakan/program deogal menggunaka-n hiteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi darr penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau; Kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapa-n praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau yarg terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajial, pengembangan, perekayasaan, penerapall, pengoperasian, da! evaluasi kebijaka!; Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksalaan kelitbangan utama me[cakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya marusia, serta sarana dan pfasarana; Iknu pengetahuan adalah rangkaial pengetahual yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatjf, kuaiitatif, maupun eksploratif untuk menerangkai pembuktial gejala alam dar/atau gejala kemasyarakatan teftentu; Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk ya'rg dihasilkan dari penerapan dart pemalfaatal berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang rnenghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan marrusia; Sistem aplikasi kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan intemet dart dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan. -4- BA8 II TUJUAT{ DAN RUANG LINGKI'P Pasal 2 Tujua! ditetapkannya Peratura_n Gubernur ini untuk memberikan pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah Provinsi Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Gubernur terdiri atas: a- Kelitbangan Pemer-intah Provinsi; b. Hasil Kelitbangan; c. Basis data: d. Sumberdaya manusia Kelitbangan e. Kerjasama {1} Kelitbangan terdiri atas: a. kelitbalgan utama; dan b. kelitbangan pendukung. BAB III KTLITBAIIGAIT Bagian Kesatu Umum Pasa-l 4 {2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) melalui ta}rapan: a. perencanaan; h nelelzsanaqn'. hfmehfar ran. d. evaluasi; dan e. pelaporan. Pam$af 1 Kelitbangan Utama Pasal 5 (1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi: a. penelltian; b. pengkajian; c. pengembangar; r{ naralzawa aon' e. penerapafl; f, pengoperasian; dar1 g. evaluasi kebijatan. (2] Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Provinsi -5- pasal 6 Tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kelitbangan utama diatur daiam suatu Standar Operasional Prosedur yang tercantum dalan l,ampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Paragrat 2 Kelitbangan Pendukung Pasal 7 Kelitbangal pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1} huruf b, meliputi : a. peningkatar kapasitas kelembagaan; b. penguatan ketatalaksanaa,n; c. penirgkatan kapasitas sumberdaya manusia; d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; e. fasilitasi inovasi daerah; f. pengembaigan basis data kelitbangan; g. penguatan keqasama kelitbangan; dan h. pemenuhal sumberdaya orgarisasi lainnya. Paragraf 3 Kegiatan Pen unjang Pasal 8 {1) Da,lam rangka mendukung kelitbalgar sebagaimala dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1), diperlukan kegiatal penunjang- (2) Kegiatar penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. fasflitasi; b. advokasi; c. asistensi; d. supervisi; dan e. edukasi. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a, dilakukan melalui: a. konsultasi; c. desiminasi. {4) Advokasi sebagaimana dima-ksud pada ayat (2) huruf b, dilakukarr melalui: a- forum pakar/tenaga ahli; dal h nfn.lamnih oan (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2J huruf c, dilalukan melalui: a. lokakarya b. kolaborasi; dar c- penl-u1uha-n; {6} Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2J hurufd, dilakukan melalui: a. pengaraha:r; b. pembimbingan; darr c. pengendalian. (7) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dila&ukan melalui: a. bimbingan teknis; b. adopsi; dan c. modifikasi. Bagiar Kedua Rencana Keqa Kelitbangan Pasal 9 (i) Badan Litbang menyusun Rencana Keda Kelitbargan. (2) Rencana Keda Kelitbangan sebagaimala dimatsud pada ayat [1) terdiri dari: a. Rencana lnduk KeLitbangan, untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun; darl b. Rencala Ke4a Tahunan. {3} Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperlimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: a. kebijakal dal program terkait; b. metode; c. waldu; d. lokasi; F Lalchhadaan. f. sumberdaya manusia aparatur; g. sa-rajra prasajana; h. fasilitas pendukung; dan 1. DemDlava m. (4) Rencana Kelja Kelitbangan sebagaimana dirnaksud pada ayat {2) disusun dengan memperhatikal arahan Majelis Pertimbasgan dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan. Pasal 10 (1) Rencana induk kelitbangar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {2) huruf a, dimasukkan dan menjadi bagian dari Rencana Strategis Pemerintah Provinsi ; (2) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (3) Rencana induk kelitbanga! sebagaima.rea dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan wajib dimasukkan menjadi bagial dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (4) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disarnpaikarr kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dal Pengembangan Kementerial Dalam Negeri; (5) Tanapan dan sistematika penyusunan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) tereantum clalam le.mpirar II dan merupakan bagian yang tidak terpisaikarr dari Peraturar Gubemur ini. Pasal 1 1 Rencana keija tahunai sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (2) huruf b, disusun paling iambat bulan Februari untuk dimasukan dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Provinsi tahun berikutnva. Pasal 12 Badan LitbeJrg dalam menyusun Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 berpedoman pada Rencana Pembangunal Jalgka Menengah Daeraf!, Rencana Induk Kelitbangar Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Kerja Pembafrgunan Daerah Provinsi, Pasal 13 {1} Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan, dilakukal oleh Badan Litbang; dan (2) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dilakukan dengan swakelola dan/atau keqa sama dengan pihak lain sesuai keteqtuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Badan Litbang melakukan pemantauel dan evaluasi penyelenggaraan kelitbsngan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintal Kabupaten/Kota. Pasal L 5 {1} Pemantauar darl evaluasi penyeienggaraan kelitbangan di Pemerintah Provinsi. dilakukar terhadap: a. rencana kerja kelitbangan; b. pelaksanaan kelitbangan; dan c. hasil kelitbangan. (2) Pemartaua! rencana kerja kelitbaagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukal untuk mengamati perkemba:rgan pelaksanaan rencala kerja kelitbajrgan, mengidentifrkasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. {3} Pemantauan pelaksanaan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaian loutput, dan ketdala yang dihadapi. {4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan untuk memtlandingkan realisasi prcgram keda keiitbangan terhadap rencana kel]a yang mencakup masukan linryq, kehtarari (outpul) dai hasil {outcome). (5) Pemantauan dan evaluasi hasil kelitbangan sebagaimala dimaksud pada ayat {1) huruf c, dilakuka! terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangar d'12m penyusunm kebijakar dan regulasi di Pemerintah Prowinsi -6- (6) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterapkan, Gubemur memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi. Pasal 16 {1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimara dimaksud pada Pasal 15 ayat {6J ditida}lanjuti dalam bentuk pelaporan pelaksanaan Rencala Keda Kelitbangan. (2) Pelaporal pelaksanaar Rencara Kel1a Kelitbatgan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangal, sebagai bagian dari dokumen laporan pelaksalaan Rencana Strategis atau Rencaln Pembalgunan Jangka Menengah Daerah ; da-rr b.laporan pelaksanaan Rencaaa Kerja Tahunan, disusun sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangar. (3) Laporal Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitial dan Pengembangan Kementedan Da_lam Negeri. {4} I-aporal sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dima:rfaatkan untuk pendokumentasian dal sebagai Lrahan evaluasi. BA3 IV KELITBANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU Pasal 17 (1) Badan Litbang bertanggung jawab atas kelitbangan Pemerintah Provinsi. (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), meliputi: a. urusan pemerintahal provinsil b- penataan daerah; c. penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. perangkat daerah; e. produk hukum daerah; f. pembangunaa daerah; g. kependudukan dan pencatatan sipil; h. keuangan daerah; i. pengelolaan badan usaha daerah; j. pelayanan publik; k. parlisipasi masyarakat; l. pengelolaan inovasi daeral,, m. manajemen sistem informasi daerah; n- implementasi kebijakan sektoral di daerah; o. kebuakan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi; serta p. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai umsan dan kewenangal Deme?'intahan l)rovinsi. -9- Pasal 18 Pengorganisasial kelitbangan, terdi.ri atas: a. majelis pertimbangal; b. tim pengendali mutu; dan c. lim kelitbangan. Pasal 19 (1) Majelis perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, hf ra n dd^ta 1z' n a. Gubernur; b. pejabat tinggi madya / eselon I, pejabat tinggi pratama/eselon II ; dan c. tenaga ah [ / pakar/ pral ti si. (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasai 20 (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalan Pasal 18 huruf b, hcr^hoo^talan. a. Kepala Badan Litbang; b. pejabat strulrtura l; dan c. tenaga ahli / pa l ar/ p raktisi. {2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkal dengan Keputusan Gubernur. Pasal 21 Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hu.uf c terdiri atas Unsur PelaJ sana dan Unsur Penunjang. Pasd,22 Unsur pelaksala sebagaimana dimaksud dafam Pasal 21, beranggotakal: a. pejabat fungsional keahlian; b. pejabat struktural; dan c. tenaga ahli,/ pakar/ praktisi. Pasai 23 Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 21, beranggotakan: a- Sekretaris Badan Litbalg; b. pejabat administrator /eselon III dan pengawas /eselon IV; dan c - te'j.aga ah)r / pakar/praktisi. Pasal24 Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Litbalg. BA3 V HASIL KELITBANGAN Bagian Kesatu Hasil Kelitbangan Pasal 25 (U Hasii kelitbangan Pemerintah Provinsi menjadi bahan masukal perumusan kebijakar dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi. (2) Hasil kelitbangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi kepada perangkat Daerah. Bagial Kedua Perlindungan Kekayaan lntelektual Pasal 26 (1) Kelitbangan utarna yang dihasilkan Badan Litbang berupa inovasi dan/atau invensi di4jukan ke Kementerian yarg membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendapat Perlindungan Kekayaan Intelelitual sesuai ketentual peraturan perundang-undangan. {2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan Badan Litbang. Bagian Ketiga Publikasi Pasal 27 Hasil kelitbangan Badan Litbang dipublikasika! melalui majalal: berkala ilrniah dan laman internet. BAB VI BASIS DATA Pasal28 (1) Penyelenggaraan kelitbangan menggunakan basis data kelitbangan dengan sistem aplikasi kelitbangan {e-riset) (2) Basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Litbang secara sistematis dair tedntegrasi untuk memperoleh data yang terukur, akurat dan dimutakhirkan secara berkala. (3) Pengelolaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) meliputi: a. penyediaan basis data kelitbangan; b. pendayagunaan basis data ketitbangan; dan c. pengembangan basis data kelitbangan. Pasa,l 29 [1) Penyediaan basis data kelitbangar sebagaimana dimaksud dalasr pasal 2g ayat (3) huruf a, melalui inventarisasi, kompilasi, verifikasi, validasi dan penyajian. (2) Pendayagunaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 28 ayat (3) huruf b, untuk: a. sumbei data kelitbangan; b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/ mendesak; c. dasar penjrusunan Rencana Ke4a Kelitbangan; d. publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan; [3] Pengembangan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam pasa_l 28 ayat (3) huruf c, melalui; a. penutakhiral data dan informasi: b. pengembangan variabel dan konten; c. perluasan jaringan data; d. pengembangan aplikasi basis data; dan e- sistem keamanan data dan anlikasi. BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA KELITBANGA.IT Pasal 30 {1) Sumber daya malusia kelitbangan dalam mela}sana-ka! penyelenggaiaan kelitbalgan memperhatikan kode etik jabata,n sesuai ketentuan peraturarl perundang-undalgan. (2) Sumber daya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. jabatan fungsional keahlian; dan b. tenaga lainnya, Pasal 31 {U Jabatan fungsiona,l keahlian sebagaimala dimaksud dalarn Pasal 30 ayat \.t ttulql 4, ursrrpuu. a. pejabat fungsional peneliti; b. pejabat fungsional perekayasa; c. pejabat fungsional analis kebijakan; dan d. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengafl fungsi kelitbangar. {2) Tenaga lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat /tl hr rfl rt 1r halihlr+i a. pegawai negeri sipil yang diargkat dalam jabatan eselon III dan eselon lv atau sebutan lain Badan Litbang; dan b. Tenaga kontra-k atau sebutan lain sesuai kebutuhan di Badan Litbang Pasal 32 Penyelenggar:aan kelitbangai di Pemerintah Provinsi dilakukan oleh: a. pejabat fungsional keailian yang berada pada Badan Litbang; c. d. pejabat fungsional keterampilan dafl/atau tenaga lainnya yang memiliki kompetensi, dibed tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Kepala Badan Litbang. Pejabat fungsional keahtian dari kementerian/lembaga pemerintal-r non kementerian; Akademisi; dan tenaga ahli/ pakar / profesi_ (1) Untuk meningkatkan sebagaimana dimaksud karier. Pasal 33 kapasitas sumber daya da-lam Pasal 32, dilakukan manusia kelitbangan pembinaa! profesi darr (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan melalui kegiatan pendidikan jenjang afta
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks