No mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yan

of 15
175 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No KOPERASI. Usaha Mikro. Kecil. Menengah. Pelaksanaan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40) PENJELASAN ATAS PERATURAN
Document Share
Document Transcript
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No KOPERASI. Usaha Mikro. Kecil. Menengah. Pelaksanaan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40) PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH I. Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3), dalam Peraturan Pemerintah. Materi muatan Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sudah cukup jelas, lengkap dan dapat diterapkan, namun mengingat perlunya kejelasan atas beberapa aspek guna lebih menjamin efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan pengaturan dengan ruang lingkup pengembangan usaha, Kemitraan, perizinan, dan koordinasi dan pengendalian. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam No mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dimaksudkan untuk mewujudkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah, dan Usaha Menengah menjadi Usaha Besar yang tangguh dan mandiri. 3 No Pasal 6 Pasal 7 Huruf c Huruf d Yang dimaksud sentra adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Contoh: sentra anyaman bambu, sentra mebel, sentra industri sepatu, sentra perikanan, sentra sutera alam, sentra batik tenun, sentra songket, dan sentra ulos. Yang dimaksud dengan klaster adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar). Yang dimaksud dengan kelompok adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi. Yang dimaksud dengan tingkat perkembangan usaha adalah tingkat perubahan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan/atau hasil penjualan atau berdasarkan siklus/daur hidup usaha. No Pasal 8 Pasal 9 Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Huruf c Huruf d Huruf e Yang dimaksud dengan pendekatan pengembangan adalah pilihan satu atau beberapa pendekatan pengembangan yaitu pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat sinergi pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah antara Dunia Usaha dan masyarakat dengan Pemerintah atau Pemerintah Derah. Pasal 10 Dasar dari prinsip Kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung 5 No Ayat (3) Ayat (4) Pasal 11 maupun tidak langsung yang secara alami, saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling memetik keuntungan. Yang dimaksud dengan setara adalah para pihak yang mengikat perjanjian Kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian. Cukup jelas Yang dimaksud dengan inti-plasma adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti. Huruf c Yang dimaksud dengan subkontrak adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran. Yang dimaksud dengan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. No Huruf d Huruf e Huruf f Huruf g Huruf h Huruf i Yang dimaksud dengan perdagangan umum adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka. Yang dimaksud dengan distribusi dan keagenan adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Yang dimaksud dengan bagi hasil adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis. Yang dimaksud dengan kerja sama operasional adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha. Yang dimaksud dengan usaha patungan (joint venture) adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Kecil dan Menengah Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masingmasing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan. Yang dimaksud dengan penyumberluaran (outsourcing) adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam 7 No Ayat (3) Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Huruf j pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Yang dimaksud dengan bentuk Kemitraan lainnya adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat. Yang dimaksud dengan memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah kondisi dimana Usaha Besar mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya. Yang dimaksud dengan memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, dan Usaha Kecil adalah kondisi dimana Usaha Menengah mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi mitranya. Unsur penting dari Pola Kemitraan subkontrak yaitu yang memiliki nilai strategis, memproduksi satu atau lebih komponen yang diperlukan dalam kegiatan produksi, adanya spesifikasi teknis, standar mutu, volume, harga dan waktu penyerahan dan sistem pembayaran. Tujuan Kemitraan subkontrak antara lain: No Pasal 15 a. terjadinya alih teknologi; b. modal; c. terjaminnya pasokan komponen; d. keseimbangan; dan e. keadilan. Dalam pola Kemitraan waralaba bidang dan jenis usaha yang merupakan prioritas pengembangan usaha mencakup bidang: a. perdagangan; b. kebudayaan dan pariwisata; c. perhubungan; d. komunikasi dan informatika; e. pendidikan; f. kesehatan; dan g. bidang usaha lainnya. Pola Kemitraan waralaba pelaku utamanya adalah Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai pemberi waralaba (pewaralaba) dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai penerima waralaba (terwaralaba). Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 9 No Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Unsur penting dari pola Kemitraan kerja sama operasional adalah adanya para pihak yang melakukan perjanjian untuk membangun, menyediakan, mengoperasionalkan aset/fasilitas selama masa produktif aset/fasilitas/memberikan pembinaan teknis produksi dan manajerial kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan melakukan serah terima aset/fasilitas pada akhir masa kerja sama operasional. Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Ayat (3) Ayat (4) Yang dimaksud dengan perjanjian Kemitraan adalah perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik. Cukup jelas No Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Huruf c Huruf d Huruf e Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban masingmasing pihak adalah termasuk sistem pembayaran. Cukup Jelas. Yang dimaksud dengan surat izin usaha adalah surat izin usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Usaha Kecil nonperseorangan dan/atau Usaha Menengah. Yang dimaksud dengan tanda bukti pendaftaran adalah tanda bukti mendaftar kepada instansi yang berwenang oleh Usaha Kecil perseorangan. 11 No Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Pasal 37 Pasal 38 Huruf c Yang dimaksud dengan tanda bukti pendataan adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh instansi yang berwenang kepada Usaha Mikro. Yang dimaksud dengan pelayanan terpadu satu pintu adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut: a. kesederhanaan dalam proses; b. kejelasan dalam pelayanan; c. kepastian waktu penyelesaian; d. kepastian biaya; e. keamanan tempat pelayanan; f. tanggung jawab petugas pelayanan; g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; h. kemudahan akses pelayanan; i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan; dan j. Sistem administrasi dan dokumentasi No Pasal 39 Pasal 40 Cukup Jelas. Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Cukup jelas Persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha sekurangkurangnya meliputi: a. pas foto pemilik dan/atau pengelola; b. fotokopi KTP pemilik dan/atau pengelola; c. fotokopi NPWP; dan d. fotokopi Akta Otentik Pendirian Perusahaan. Yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi daerah. 13 No Ayat (3) Pasal 45 Yang dimaksud dengan satu paket biaya perizinan adalah satuan biaya resmi yang dipungut dalam pengurusan persyaratan pengajuan perizinan dengan biaya perizinan itu sendiri. Sehingga biaya yang menjadi beban pengurusan perizinan menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan pasti. Informasi yang disampaikan oleh Pejabat pemberi izin dapat pula berupa informasi tentang tingkat kejenuhan dari usaha yang akan dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49 Huruf c Huruf d Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Yang dimaksud dengan pembukuan kegiatan usaha adalah termasuk laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan harta bukan usaha. No Pasal 53 Huruf c Huruf d Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Yang dimaksud dengan penjaminan adalah termasuk penjaminan kredit. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.dilakukan secara vertikal antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan secara horizontal antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat provinsi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat kabupaten/kota. Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Bahwa untuk terwujudnya proses pengurusan perizinan usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil inisiatif percepatan pemenuhan perizinan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. 15 No Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x